TANJUNG SELOR – PT Migas Kaltara Jaya (MKJ) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dipercaya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sebagai pengelola Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Nunukan.
Bahkan MKJ penerima penawaran pengelolaan PI 10 persen, sesuai Surat SKK Migas No. SRT-0132/SKKMI0000/2020/S9 tanggal 06 Juli 2020. Dikatakan Direktur PT MKJ Poniti, saat ini tengah melakukan negosiasi dengan PT Pertamina Hulu Energi Nunukan Company (PHENC).
Negosiasi sebagai upaya PT MKJ untuk mendapatkan PI 10 persen, dari sejumlah potensi yang ada di Wilayah Kerja (WK) Nunukan. “Negosiasi pun butuh proses. Kami berharap bisa diperlancar. Prosesnya, kami lakukan negosiasi pertama pada Rabu nanti (5 Mei). Bahkan, kami juga negosiasi dengan SKK Migas,” terang Ponti, (2/5).
Penawaran dari PT PHENC diupayakan bisa masuk di PT MKJ. PT PHENC pun tengah memeriksa data yang sudah masuk tahap kedua dari PT MKJ. “Kita tunggu penawaran dari PT PHENC. Kita pun akan berkoordinasi dengan SKK MIgas. Semoga, tahun ini kita bisa masuk di data room,” harapnya.
Apabila sudah masuk ke data room, lanjut dia, maka bisa mengetahui potensi yang ada di Wilayah Kerja Nunukan. Selain itu, PT MKJ pun membangun koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan. “Kami berusaha meminimalisir adanya konflik. Sebab di data room ini ada penjelasan, berapa persen yang masuk di wilayah provinsi dan kabupaten atau kota,” ungkapnya.
Menurutnya, butuh waktu enam bulan untuk masuk ke data room. Dengan membangun koordinasi dengan semua pihak, berharap bisa menjadi poin. Agar pengelolaan Wilayah Kerja Nunukan bisa mendapatkan timbal balik ke Pemprov Kaltara dan kabupaten/kota yang ada.
“Harus bersama-sama antara Pemprov Kaltara maupun pemerintah di kabupaten dan kota. Kita harus mengetahui potensi Wilayah Kerja Nunukan di mana saja. Jadi pembagiannya jelas, tanpa ada konflik ke depannya,” tutup Ponti. (fai/uno)
