TANJUNG SELOR–Bukan hanya Pemprov Kaltara yang menyiapkan skema pelarangan mudik. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Kaltara juga terlibat.
Rencananya, BPJN Wilayah Kaltara akan membantu upaya sosialisasi kepada masyarakat dalam pelarangan mudik. Yakni dengan mendirikan pos penjagaan di jalan yang merupakan kewenangan wilayah jalan nasional.
Kepala BPJN Wilayah Kaltara Zamzami menerangkan, rencana pendirian pos dilakukan setiap PPK yang memiliki kewenangan jalan nasional. Di Kaltara, jalan nasional sepanjang 400 kilometer. Untuk itu, sekitar 100–150 kilometer akan didirikan pos-pos penjagaan.
Pos itu akan disiagakan alat berat seperti ekskavator. Guna mengantisipasi adanya bencana alam yang mengakibatkan akses jalan terganggu atau terputus. Sehingga, tidak mengganggu kelancaran akses barang sembako dan BBM selama masa Lebaran 2021.
“Setiap tahun kami selalu siapkan pos-pos mudik, tiap PPK kita nantinya melayani 100–150 kilometer panjang jalan. Pos-pos nanti itu bukan pos mudik Lebaran, karena ada larangan mudik, kalau sekarang pos penanganan darurat bencana," terangnya.
Penempatan pos itu berada di jalan nasional yang sudah difungsikan. Bukan jalan yang dalam proses pengerjaan. Salah satunya, jalan nasional di perbatasan Berau–Bulungan, sampai ke Malinau. Menurut dia, beberapa daerah perbukitan, rawan akan longsor. Sebab itu, perlu dibangun pos di titik-titik tersebut.
“Itu dari kacamata kami. Karena memang sering terjadi longsor, khususnya di daerah perbukitan. Maka dari itu harus menyiapkan pos di titik-titik tersebut,” ujarnya.
Dipastikan, kondisi jalan di Kaltara telah beraspal di sepanjang 400 kilometer jalan nasional. Sebab, pihaknya tidak hanya menyiagakan pos penanganan darurat bencana, namun melakukan pemeliharaan rutin jalan nasional di Kaltara.
"Kalau pemeliharaan, sepanjang jalan nasional ini ada, kalau pemeliharaan itu rutin, kami pelihara tentu tergantung tingkat kerusakannya," jelas dia. (kpg/fai/dra/k8)
