TANJUNG SELOR – Anggota Komisi III DPRD Bulungan Joko Susilo Welianto menilai, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk Tanjung Selor belum optimal untuk mengelola. Apalagi tidak adanya terobosan yang baru dilakukan, untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).
Termasuk untuk kondisi lapak bagi para pedagang, masih belum tertata dengan baik. Bahkan bisa diduga terjadinya praktik jual beli lapak pedagang. “Pengelola pasar semestinya memberikan kemudahan kepada pedagang. Apalagi banyak lapak yang kosong dan tidak dimanfaatkan pemiliknya,” kata Joko, Rabu (5/5).
Hal yang berdampak kecemburuan sosial di antara pedagang. Dikarenakan satu pedagang memiliki dua lapak, padahal itu telah melanggar aturan yang berlaku. Menurut Joko, soal lapak ini belum tuntas hingga saat ini. Selain lapak pedagang, kebersihan pasar pun menjadi perhatian. Kondisi pasar yang terkesan kumuh, dikarenakan beberapa saluran pembuangan masih ada yang tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap.
“Meminta Pemkab Bulungan lakukan audit secara menyeluruh, atas pengelolaan pasar yang dinilai masih semerawut. Haruskah ada yang diproses hukum dulu, baru praktik jual beli lapak secara ilegal dan dugaan pungli bisa dihentikan,” ungkap Joko. (adv/*/nnf/uno)