MANAGED BY:
SENIN
29 NOVEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 04 Juni 2021 21:31
DKPP Peringatkan KPU Kaltara

Terkait Hasil Sidang Gugatan Pilkada 2020

Suryanata Al Islami

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara mendapatkan teguran dan peringatan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Teguran dilayangkan DKPP berkaitan hasil sidang atas gugatan pasangan Irianto Lambrie-Irwan Sabri pada Pilkada 2020 lalu. 

“Kami menghargai putusan yang ada. Namun apa yang kami lakukan, sesuai dengan pedoman yang ada,” terang Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami, Kamis (3/6). Menurut Suryanata, tahapan sudah berjalan sesuai petunjuk teknis. Semua orang boleh mendaftarkan dirinya menjadi bakal calon, apapun jabatannya ASN, TNI maupun Polri. 

Apabila memenuhi syarat dalam proses pencalonan, KPU akan menindaklanjuti. Bagi yang masih dalam status profesi yang dilarang ikut Pemilu, maka akan diberikan waktu 3 hari setelah ditetapkan untuk melengkapi berkas. Pertama, surat pengunduran diri, kedua tanda terima pengunduran diri dan terakhir bukti pengunduran diri sedang diproses. Baik DPRD, ASN, TNI/Polri, semuanya harus menyerahkan syarat tersebut untuk diverifikasi lebih lanjut.

“Semua surat pengunduran diri dari bakal calon, kami upload ke website. Untuk meminta tanggapan dari masyarakat. Tapi sampai waktu ditentukan tidak ada masyarakat yang menanggapi. Artinya semua menerima,” jelasnya.

Setelah dilakukan verifikasi, dilihat lagi syaratnya terpenuhi atau tidak, dukungan parpol sudah mendukung belum. Jika sudah selesai, maka masing-masing paslon boleh kampanye meskipun pengunduran dirinya masih berproses.

Gubernur terpilih sekarang, Zainal Arifin Paliwang telah menyerahkan surat pengunduran dirinya yang ditanda tangani Presiden RI per tanggal 5 Oktober 2020. Namun paslon Irianto-Irwan menggugat, dengan alasan masih ada Telegram Rahasia tentang mutasi Zainal yang keluar pada 13 Oktober 2020 dan disetujui oleh Kapolri.

“Surat pengunduran diri sesuai aturan, harus disampaikan pada kami 30 hari sebelum hari H Pilkada. Pak Zainal sudah berikan ke kami tanggal 8 November 2020, tidak lewat masa itu,” tutur Suryanata. 

Apabila alasannya menggugat karena TR mutasi, paslon penggugat pun tidak pernah menyerahkan kepada KPU Kaltara secara resmi. Apalagi persidangan PTUN dimulai ketika sudah pelantikan. Saat persidangan, lanjut Suryanata, kuasa hukum penggugat ditanya majelis hakim, untuk konfirmasi TR ke Mabes Polri. Namun, jawaban mengejutkan dari kuasa hukum jika pihaknya sudah lama meminta penjelasan tetapi hingga kini belum direspons. 

Aduan Kuasa Hukum Irianto Lambrie-Irwan Sabri kepada DKPP dengan teradu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltara, diterima sebagian. Putusan DKPP, untuk perkara Nomor : 79-PKE-DKPP/II/2001 ini dibacakan Rabu (2/6). 

Dalam putusannya, DKPP menetapkan para komisioner KPU maupun Bawaslu untuk dijatuhkan sanksi peringatan, sejak putusan dibacakan. DKPP juga memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melaksanakan putusan, sepanjang seluruh teradu ini paling lama tujuh hari sejak putusan dibacakan. 

“Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini,” kata Anggota DKPP Muhammad, saat membacakan hasil rapat pleno tujuh anggota DKPP. 

Terhadap putusan ini, Kuasa Hukum Irianto Lambrie dan Irwan Sabri, Syafruddin mengaku, menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga masing-masing untuk memberikan putusannya. Namun, ia meminta penyelenggara dan pengawas pemilu ini bisa mengambil pelajaran. Memang ada kesalahan dalam proses pencalonan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara belum lama ini. 

“Ini sidang etik saja, memberikan sanksi etik terhadap KPU maupun Bawaslu, sebagai teradu. Ini peringatan keras. Tapi, bentuk peringatan kerasnya teradu tergantung dari KPU dan Bawaslu RI, untuk memberikan sanksi, seperti yang diputuskan DKPP," tegasnya.

Pihaknya sudah menyampaikan laporan ke Bawaslu, terkait dugaan KPU meloloskan calon yang masih berstatus sebagai Polri aktif. Saat itu Bawaslu, menurutnya tidak menindaklanjuti dan bahkan menolak laporan tersebut. Dengan alasan sesuai Peraturan KPU dan memberikan waktu satu bulan sebelum pemilihan untuk mengurus pengunduran diri. 

“Dalam hukum itu, bukan hanya objek perbuatan yang harus dilihat. Tapi, subjek yang melakukan perbuatan itu menjadi penilaian. Memang ada Peraturan KPU, tapi menurut Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2011 di pasal 5 huruf d menyebutkan Polri harus mengundurkan diri sebelum pendaftaran calon,” sebutnya. 

Karena belum mengundurkan diri sebagai Polri, laniut Syafruddin, masih ada surat perintah mutasi untuk Zainal Arifin Paliwang. Menurutnya, hal ini menjadi kesalahan fatal KPU dan Bawaslu. Ia mengaku bersyukur DKPP bisa dengan jeli melihat dan menyatakan KPU maupun Bawaslu melakukan kesalahan. 

“Berarti ada kesalahan dalam proses pencalonan itu. Kesalahan ini kami bawa juga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) ke Samarinda dan ternyata tidak jeli melihat, jadi kami banding 24 Mei lalu,” ungkapnya. 

Syafruddin menegaskan, pihaknya sejak awal tidak ingin menggugat Gubernur, melainkan ada aturan yang dilanggar. Putusan DKPP ini akan menjadi dasar gugatan yang diajukannya ke tingkat banding maupun Kasasi ke Mahkamah Agung. 

“Supaya semua belajar dan memberikan edukasi baik kepada penyelenggara, masyarakat dan pemerintah. Jadi tidak terulang lagi. Hukum ini satu sistem yang ada ikatan satu sama lain. Ada aturan yang mengatur orang tersebut secara internal kelembagaan,” tutupnya. (fai/sas/uno)


BACA JUGA

Minggu, 28 November 2021 20:03

Pendidikan Program Unggulan Teratas

TARAKAN – Untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),…

Minggu, 28 November 2021 20:03

Satu Tersangka Penganiayaan Diamankan

TARAKAN - Kurang dari sehari, Satuan Reskrim Polres Tarakan berhasil…

Minggu, 28 November 2021 19:59

Satu Pengedar Masuk DPO

TARAKAN - Satuan Resnarkoba Polres Tarakan mengungkap peredaran sabu-sabu di…

Minggu, 28 November 2021 19:56

Nicky Pimpin PWI Kaltara

TANJUNG SELOR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Utara (Kaltara)…

Minggu, 28 November 2021 19:55

Ajak Pihak Ketiga Kelola Videotron

TANJUNG SELOR – Karena beban biaya yang cukup tinggi, pengelolaan…

Minggu, 28 November 2021 19:54

BKD Antisipasi Kecurangan Pelaksanaan SKB

TANJUNG SELOR - Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai…

Minggu, 28 November 2021 10:43
Soal Tiga Siswa Penganut Saksi Yehowa yang Tak Naik Kelas 3 Tahun

Mantan Kepala SDN 051 Juata Permai Bantah Lakukan Intoleransi dan Diskriminasi Keyakinan

TARAKAN – Wali Kota Tarakan Khairul angkat bicara terkait persoalan…

Minggu, 28 November 2021 10:35

Surat Suara Disederhanakan

TANJUNG SELOR - Meski belum dipastikan pelaksanaan pemilu 2024, Komisi…

Minggu, 28 November 2021 10:29

Potensi Besar Industri Hijau di Kaltara

TANJUNG SELOR–Pemerintah Provinsi Kaltara berharap pengembangan industri hijau di Kaltara…

Minggu, 28 November 2021 10:27

Elpiji ke Krayan Mulai Normal, Warga Tak Masalah Mengantre asalkan Stok Terpenuhi

Kerusakan pesawat Casa milik PT Pelita Air Service (PAS), beberapa…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers