MANAGED BY:
KAMIS
28 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Jumat, 11 Juni 2021 21:02
Penambang Pasir Ilegal Meresahkan

Akibatkan Kehancuran Ekosistem Pulau Sebatik

MONITORING: Anggota DPRD Nunukan melakukan monitoring terhadap penambangan pasir secara ilegal di Pulau Sebatik, kemarin (10/6).

NUNUKAN – Aktivitas penambangan pasir ilegal di Pulai Sebatik, Kabupaten Nunukan sangat meresahkan dan jadi perhatian serius. 

Intensitas pengerukan pantai yang sudah terjadi bertahun-tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan, berimbas pada semakin meluasnya kehancuran ekosistem dan lingkungan sekitar. Dilemanya, apabila aktivitas ini dihentikan maka pembangunan Pulau Sebatik pun terkendala. 

Pasalnya, selama ini pasir pantai yang ditambang secara ilegal merupakan sumber materialnya. Di sisi lain, banyak penambang yang bergantung dengan pasir pantai sebagai mata pencaharian selama ini. 

“Memang kita harus bijak. Pemerintah segera carikan solusi, karena bagaimanapun aktivitas itu ilegal dan dilarang undang-undang. Jalannya, harus dihentikan karena kerusakan lingkungan sudah sangat parah,” terang Anggota DPRD Nunukan Hj Nursan, Kamis (10/6).

Aktivitas tersebut melanggar Pasal 35 (i) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Secara tegas menyatakan bahwa, dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah. Apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Nursan mengakui, meskipun roda pembangunan di pulau perbatasan RI – Malaysia ini berisiko terkendala ketersediaan pasir. Akan tetapi, pulau Sebatik dihadapkan pada ancaman kehancuran akibat abrasi. 

Efek kerusakan sangat mengerikan, merujuk data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nunukan. Setiap tahunnya, garis pantai Pulau Sebatik bergeser 5-6 meter. Hasil penelusuran dan penghitungan terakhir, petugas BPBD Nunukan pada Februari 2020, tercatat ada sekitar 969 hektare sepanjang pantai di Sebatik yang tergerus abrasi.

Ada 4 kecamatan di Pulau Sebatik yang terdampak. Masing-masing Kecamatan Sebatik Timur (120 hektare), Kecamatan Sebatik Induk (357 hektare), Kecamatan Sebatik Barat (416 hektare), dan Kecamatan Sebatik Utara (76 hektare). 

Kerusakan yang terjadi dari empat kecamatan ini sebanyak 14 unit rumah, satu bangunan posyandu, satu mushala, beberapa titik jalan desa, dan satu jembatan pos Marinir rusak parah.

“Kami sudah merekomendasikan untuk stop penambangan. Kalau masih terjadi aktivitas, silakan langsung melapor kepada polisi,” tegas Nursan.

Adanya larangan dan rekomendasi DPRD Nunukan, atas aktivitas pengerukan pasir pantai ilegal tak membuat penambang berhenti. Malah, mereka kini beroperasi di malam hari. Hal ini diakui Camat Sebatik Andi Salahuddin. 

Para penambang sangat menggantungkan penghasilan dari penggalian pasir pantai. Meski sudah diimbau untuk menghentikan kegiatan tersebut.

“Namanya sudah menjadi kebutuhan hidup, mereka akan mencari waktu tepat mengambil pasir. Meski malam hari, mereka rela turun ambil pasir,” katanya.

Para penambang pasir biasanya menjual dengan harga Rp 600 ribu-Rp 700 ribu ke pengepul atau broker.

Pihak kecamatan sudah mengumpulkan para broker pasir. Terhitung ada sekitar 10 broker yang sudah diminta berhenti dan tidak lagi melanjutkan pembelian pasir hasil penambangan ilegal.

“Kami sebagai pemerintah kecamatan hanya bisa sebatas memberi peringatan dan mengimbau untuk stop penambangan pasir. Kalau penindakan atau sampai menghentikan paksa haruslah aparat. Entah itu Satpol PP atau polisi,” tutur Salahuddin. 

Terpisah, Kepala Satuan Resor Kriminal Polres Nunukan AKP Marhadiansyah Tofiqs Setiaji mengatakan, akan melakukan jemput bola ke lapangan sebagai langkah awal menindaklanjuti permasalahan ini.

“Kita berkoordinasi dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Nunukan turun ke lapangan. Kita akan mapping dan sosialisasi pelarangan aktivitas itu. Jangan sampai mereka kaget ketika terjadi penindakan hukum nantinya,” jelasnya. 

Tak bisa dipungkiri, aktivitas ilegal tersebut mengakibatkan kehancuran ekosistem dan membahayakan kelangsungan Pulau Sebatik. Kendati demikian langkah humanis harus tetap dikedepankan. 

“Tetap berujung ke konsekuensi pidana. Karena ini menyangkut sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Kita tentu akan dalami sampai pengepul, tapi langkah awal kita turun lapangan mendata jumlah penambang. Itu menjadi dasar kita untuk penindakan,” tandasnya. (*/lik/*/viq/uno) 


BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers