Nota Kesepakatan Dalam Upaya Peningkatan Sinergitas

- Sabtu, 19 Juni 2021 | 21:21 WIB
PENINGKATAN SINERGITAS: Bupati Bulungan Syarwani (kiri) dan Kepala Kanwil DJPB Kaltara Indra Soeparjanto usai lakukan kesepakatan.
PENINGKATAN SINERGITAS: Bupati Bulungan Syarwani (kiri) dan Kepala Kanwil DJPB Kaltara Indra Soeparjanto usai lakukan kesepakatan.

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bulungan dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Kalimantan Utara, melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan. Terkait kerja sama dalam upaya peningkatan sinergitas untuk pembangunan di Bulungan, Kamis lalu (17/6).

Dalam kesepatan tersebut, antara Kanwil DJPB  Kaltara dan Pemkab Bulungan, menetapkan langkah-langkah penguatan sinergitas untuk pembangunan di Bulungan. Termasuk meningkatkan pengelolaan fiskal. 

Bupati Bulungan Syarwani mengharapkan, akan berdampak secara langsung terhadap pencapaian target-target pembangunan di Bulungan. “Mengingat instrumen fiskal di daerah, baik APBN maupun APBD memiliki fungsi yang strategis dalam pelaksanaan pembangunan,” terang mantan anggota DPRD Kaltara ini. 

Adapun bidang pelaksanaan tugas yang menjadi substansi untuk disinergikan pengelolaannya. Seperti pembinaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Bulungan. Lalu, Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pembinaan akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Termasuk pengelolaan data dan informasi yang ada pada Kanwil DJPB dan Pemkab Bulungan dalam kerangka pengelolaan keuangan pusat dan daerah.

“Sinergi ini untuk meningkatkan kualitas output dan outcome, atas pelaksanaan bidang-bidang tugas dimaksud. Diwujudkan dalam bentuk asistensi, Focus Group Discussion, sharing pengetahuan, monitoring dan evaluasi,” jelas pria yang pernah menjabat Ketua DPRD Bulungan ini. 

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Kaltara Indra Soeparjanto mengatakan, penguatan sinergi pengelolaan fiskal di daerah melalui nota kesepakatan ini sebagai implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Selaku representasi kementerian keuangan dan sebagai regional chief economist di daerah.

Dengan meningkatkan peran tersebut, keberadaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan di daerah, akan mampu menjadi mitra pemerintah daerah. Dalam mengoptimalkan seluruh instrumen fiskal dan menggali potensi-potensi ekonomi di daerah.

“Rencana kerja Kanwil DJPB Kaltara tahun 2021, penguatan sinergi pengelolaan fiskal di daerah. Akan dilaksanakan dengan seluruh pemerintah daerah lingkup Provinsi Kaltara,” singkatnya. (*/nnf/uno)

Editor: uki-Berau Post

Tags

Rekomendasi

Terkini

Dinkes PPU Gencar Lakukan Pencegahan DBD

Selasa, 26 Maret 2024 | 12:20 WIB
X