TARAKAN - Keluhan masyarakat seputar penggunaan jaringan gas (jargas), ditanggapi DPRD Tarakan. Melalui Komisi II DPRD Tarakan, telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PGN Cabang Tarakan belum lama ini.
Yang menjadi sorotan terkait penerapan uang jaminan. Komisi II DPRD Tarakan, bisa menerima penjelasan pihak PGN. Karena sudah menjadi kebijakan manajemen pusat. “Memang ada dasar, sehingga mereka mengeluarkan itu. Karena banyaknya tunggakan di Kota Tarakan, sekitar 4 ribuan pelanggan,” terang Anggota DPRD Tarakan Sofyan Hianggio, Minggu (20/6).
Akan tetapi, pihaknya meminta agar penerapan uang jaminan hanya diterapkan bagi pelanggan yang menunggak. Tidak disamaratarakan semua pelanggan jargas. “Saya malah sepakat, yang terlambat dikenakan sanksi. Kalau yang membayar sesuai dengan jadwal, bisa kita berikan semacam penghargaan,” harapnya.
Sofyan mengalami hal itu, dengan membayar iuran jargas melebihi dari yang biasanya dibayarkan. Dari yang biasanya Rp 100 ribu menjadi Rp 200 ribu. Setelah dikonfirmasi, kenaikan itu sudah termasuk uang jaminan. Padahal, ia mengaku selalu tepat waktu membayar tiap bulan.
Baginya, tidak menjadi masalah membayar tagihan jargas sebesar itu. Akan tetapi, tidak semua orang mampu untuk membayar. Ada masyarakat yang ekonominya pas-pasan, ditambah kondisi pandemi Covid-19, mestinya hal ini menjadi perhatian PGN.
Selain itu, mestinya PGN mencantumkan item uang jaminan di dalam struk pembayaran, tidak dijadikan satu dengan tagihan. Disinggung adanya keluhan pelanggan yang tagihannya melonjak drastis Sofyan perlu dilihat juga faktor penyebabnya. Disebabkan pemakaian atau dampak dari terjadinya kebocoran. Hal itu pun tidak bisa langsung menyalahkan PGN. (mrs/uno)
