TANJUNG SELOR – Diperkirakan ratusan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau diberhentikan tanpa kejelasan. Untuk mendapatkan kejelasan tersebut, sebagian dari perwakilan mereka mendatangi DPRD Kaltara, Senin (21/6).
Rapat Dengar Pendapat (RDP) pun dilaksanakan di ruang DPRD Kaltara. Menurut salah seorang perwakilan PTT Nuardin, pemutusan atau pemberhentian itu berdasarkan tes yang dilakukan Pemkab Malinau. Banyak dari mereka sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai PTT.
“Proses itu merupakan gambaran, mereka ahli dan berpengalaman di bidangnya masing-masing,” jelas Nuardin. Menurut Nuardin, tes untuk honorer tidak memiliki regulasi atau dasar hukum yang kuat. Tes tersebut penuh diskriminasi, bahkan mengarah ke unsur politik.
Ada 477 tenaga PTT dari berbagai instansi dilakukan tes wawancara dan dinyatakan tidak lulus. “Kami sudah sampaikan ke DPRD Malinau. Jika ingin cepat dan menjadi perhatian semua pihak. Saya kira semua mekanisme harus ditempuh,” jelasnya.
Para PTT tersebut menginginkan agar hasil tes tersebut dibatalkan. Serta mengembalikan mereka kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Hal yang dipertanyakan, mekanisme selama ini. Pemkab Malinau menerima tenaga baru atau mengurangi tenaga PTT.
“Kenapa yang lama dites. Harusnya yang tenaga baru jalani tes, jika menambah honorer. Jika memang tidak berkompeten, silakan OPD yang menilai kinerja dan memberhentikan,” ujarnya.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris akan menindaklanjuti. Meski pada dasarnya harus melalui mekanisme di DPRD Malinau. “Akan kita sampaikan juga ke Pemkab Malinau,” singkatnya. (fai/uno)
