NUNUKAN – Memasuki tahun ajaran baru, pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah-sekolah unggulan di Nunukan, setiap tahun selalu membludak. Seperti yang terjadi SMP 1 Nunukan.
Hal itu dikarenakan, mindset orangtua hanya mau menyekolahkan anaknya di sekolah favorit dan unggulan. Mengakibatkan, di sekolah tersebut pun terjadi over kuota.
“Sebenarnya melihat jumlah sekolah negeri dan swasta, kita cukup menampung pelajar baru. Tapi orangtua mindsetnya lebih baik anaknya tidak sekolah jika bukan sekolah negeri. Ini masalah hak pendidikan anak,” ujar Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Nunukan Widodo, Sabtu lalu (26/6).
Menurut Widodo, meski jumlah SD dan SMP khususnya di wilayah kota tidak seimbang, namun keberadaan sekolah swasta jadi alternatif. Data Disdikbud Nunukan, ada 3 SMPN di Kecamatan Nunukan dan 4 SMPN di Nunukan Selatan.
Sementara itu, ada 13 SDN di Nunukan dan 6 SDN di Nunukan Selatan. Jumlah kelulusan SD tahun 2021 sebanyak 3.681 pelajar.
“Dengan adanya kebijakan zonasi, menghidupkan sekolah swasta. Kita dari dinas memberi kebijakan kelebihan kuota PPDB sekitar 10 atau 15 persen untuk sekolah swasta,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Sekolah SMPN I Nunukan Rustiningsih mengakui pendaftar yang membludak terjadi tiap memasuki tahun ajaran baru. Tahun ini, sejak dibuka pendaftaran PPDB online 21–25 Juni lalu, SMPN I Nunukan mengalami over kuota. Dari 192 kuota, pendaftar mencapai 438 peserta.
Dari jumlah 192 pelajar sudah terbagi dalam jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur mutasi atau perpindahan tugas orangtua 5 persen dan 30 persen jalur prestasi.
“Untuk kelebihan kuota, kita serahkan ke Disdikbud. Solusinya, ada pendaftaran gelombang kedua untuk sekolah lain. Lalu memetakan yang bisa masuk sekolah swasta,” tuturnya.
Dalam mengatasi pelajar yang membludak, SMPN I Nunukan melakukan alih fungsi 9 ruangan yang ada. Dengan merubah gedung Laboratorium Bahasa, ruang kesenian, dua ruangan di Laboratorium TIK dan sejumlah ruangan lain menjadi kelas, untuk menampung pelajar.
“Alih fungsi itu sudah sekitar sepuluh tahun lalu kita lakukan. Dari 28 rombel yang kita punya, yang layak hanya 19 saja. Kita kekurangan 9 kelas, sebenarnya kita dilema menambah kelas, tapi ini terkait hak anak untuk belajar,” jelasnya.
Kondisi tersebut berpengaruh pada buruknya nilai standar sarpras di raport mutu. SMPN I Nunukan menorehkan nilai kurang, karena banyak ruang alih fungsi.
“Kebijakan zonasi sudah berlaku 3 tahun, dulu hanya melihat nilai dan 10 persen bina lingkungan. Tapi sekarang banyak jalur, dari zonasi, prestasi, perpindahan dan afirmasi,” tutupnya. (*/lik/*/viq/uno)
