MANAGED BY:
KAMIS
09 DESEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Kamis, 01 Juli 2021 20:50
Perda Pertanggungjawaban Disetujui Dewan
PERDA DISETUJUI: Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala (kanan) saat menerima dokumen setujuinya perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulungan Tahun Anggaran 2020.

TANJUNG SELOR – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulungan Tahun Anggaran 2020 disahkan DPRD Bulungan menjadi perda. Saat rapat paripurna pengambilan keputusan di Ruang Sidang Datu Adil DPRD Bulungan, Rabu (30/6).

“Hasil rekomendasi, catatan serta masukan yang telah disampaikan melalui fraksi, terhadap pelaksanaan APBD Bulungan Tahun Anggaran 2020, sangat berguna. Bahkan menjadi landasan dalam menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Sebagai upaya akselerasi meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan pencapaian target,” terang Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala.  

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bulungan Tahun Anggaran 2020 sebelumnya telah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 196 ayat (1). Bahwa rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang telah disetujui bersama, dan rancangan peraturan kepala daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, disampaikan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 hari. Terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.

Berkaitan dengan kondisi pandemi Covid-19, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 903/3093/5 tanggal 8 Mei 2020. Perihal pelaksanaan kewajiban pemerintah daerah dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah dan penyampaian tanggungjawaban pelaksanaan APBD. Di mana dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah wajib menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri LKPD yang telah diperiksa (Audit) BPK RI paling lambat 6 bulan, setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya dibahas bersama untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. (*/nnf/uno)


BACA JUGA

Rabu, 08 Desember 2021 22:19

Kreativitas Olah Makanan Non Beras

TANJUNG SELOR – Lomba tumpeng non beras dilaksanakan untuk memperingati…

Selasa, 07 Desember 2021 20:21

Pemkab Bulungan Bangun 7 Titik Jaringan Irigasi

TANJUNG SELOR – Bupati Bulungan Syarwani meresmikan bantuan pembangunan Jaringan…

Senin, 06 Desember 2021 20:54

Wings Air Terbang ke Tanjung Selor, Minimal Terisi 30 Penumpang

TANJUNG SELOR - Setelah setahun tidak beroperasi akibat pandemi Covid-19,…

Senin, 06 Desember 2021 20:50

Lokasi Kembali Dipindah

TANJUNG SELOR - Pembangunan Gedung DPRD Kaltara akan dianggarakan pada…

Sabtu, 04 Desember 2021 20:46

Pembangunan di Bulungan Terbantu

TANJUNG SELOR - Bupati Bulungan Syarwani bersama jajaran Balai Prasarana…

Jumat, 03 Desember 2021 12:13

16 Kasus Kematian Ibu Selama Tahun 2020 di Kaltara

TANJUNG SELOR – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara Tina…

Kamis, 02 Desember 2021 21:06

Antisipasi Kegiatan Ilegal

TANJUNG SELOR – Sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) VI/Mulawarman…

Kamis, 02 Desember 2021 21:02

KM Subur Indah Ditemukan Sebelah Timur dari Karang Unarang, Begini Kondisinya...

TARAKAN - Pencarian hari ketiga KM Subur Indah yang mengalami…

Kamis, 02 Desember 2021 10:14

Bulungan Mau Kembangkan Kakao, Belajarnya di Berau

TANJUNG SELOR–Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan mengirimkan sejumlah petani untuk mempelajari…

Rabu, 01 Desember 2021 20:37

Dorong OPD Andal dalam Kelola Arsip

TANJUNG SELOR - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) Suriansyah…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers