TANJUNG SELOR – Jajaran Pemprov Kaltara sudah melakukan pertemuan dengan jajaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).
Dikatakan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, pertemuan itu sebagai bentuk koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di mana sejumlah pembahasan juga muncul untuk membangun daerah perbatasan di Kaltara.
Kata Zainal, beberapa hal yang dibahas utamanya adalah pembangunan di perbatasan. Seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Di mana Kaltara juga perlu percepatan pembangunan PLBN.
"Kita minta dipercepat atau digenjot pembangunannya, karena ada beberapa titik yang belum terbangun," ungkapnya, baru-baru ini.
Selain untuk mengontrol aktivitas masyarakat agar bisa dilakukan secara legal, keberadaan PLBN merupakan salah satu upaya untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan negara.
"Sekarang ini, pembangunan beberapa PLBN di Kaltara sedang berproses," terangnya.
Menurutnya, keberadaan PLBN akan membantu daerah untuk mendeteksi dan mengontrol aktivitas keluar masuk orang dan barang di perbatasan Kaltara. Dengan begitu, kegiatan masyarakat di perbatasan dapat dilakukan secara legal atau sesuai prosedur.
"Kaltara mendapatkan jatah 4 dari 11 PLBN yang diprioritaskan untuk dibangun di Indonesia. Keempat PLBN itu berlokasi di Sei Nyamuk, Long Midang, Labang, dan Long Nawang," rincinya.
Ia juga meminta perhatian dari pusat untuk pembenahan infrastruktur, khususnya jalan di wilayah perbatasan provinsi yang langsung berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. (fai/udi)
