TANJUNG SELOR – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Kaltara dibeberkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Perwakilan Kaltara atau Kantor Wilayah DJPb Kaltara.
Dari data yang ada, serapan APBN di Kaltara selama Semester I pada tahun ini sebesar 45,76 persen dari target 40 persen, atau mencapai Rp 5,03 triliun. Kinerja realisasi ini meningkat signifikan sebesar 12,38 persen, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Kaltara Indra Soeparjanto mengungkapkan, serapan anggaran didominasi Satuan Kerja (Satker) lingkup Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan serapan mencapai 45,15 persen. Dikarenakan memiliki anggaran yang besar untuk belanja modal infrastruktur.
Program yang dilaksanakan seluruh Satker, serapan anggaran didominasi Program Dukungan Manajemen. Anggaran digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, kebutuhan operasional dan non operasional kantor setiap Satker.
“Didominasi anggaran untuk program infrastruktur konektivitas, perumahan dan kawasan permukiman. Beberapa hal yang dicapai dari anggaran yang telah dicairkan setidaknya 50 persen,” terang Indra, Selasa (13/7).
Pembangunan yang dilaksanakan dengan APBN seperti pembangunan Jalan Perbatasan di Long Semamu- Long Bawan sepanjang 16 km, Long Boh-Metulang-Long Nawang sepanjang 33 km. Kemudian preservasi jalan seperti pada Sekatak Buji-Malinau sepanjang 92 km, Malinau-Mensalong-SP3. APAS sepanjang 17 km dan Lingkar Sebatik sepanjang 64 km. Selain itu, dilakukan pemotongan obstacle bukit area landas pacu pada Bandara Long Apung, Kabupaten Malinau.
“Ada juga untuk PLBN (Pengembangan Pos Lintas Batas Negara) Terpadu Sei Pancang. Termasuk renovasi dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah di Bulungan, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan,” sebut Indra.
Namun, dalam realisasi dan serapan APBN masih terdapat kendala. Khususnya pada infrastruktur, anggaran belanja pembangunan ekonomi, pendidikan dan perlindungan sosial. Anggaran yang dialokasikan untuk pemberian bantuan pemerintah, saat ini masih dalam proses pemenuhan kelengkapan dokumen kontrak.
“Anggaran untuk prasarana bidang konektivitas darat seperti jembatan, saat ini masih dalam proses lelang,” imbuhnya.
Anggaran pada output prasarana bidang konektivitas darat seperti jalan, baru terealisasi. Apalagi, masih ada pekerjaan yang belum didaftarkan karena menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian, proses lelang masih berlangsung pada pembangunan Jalan Long Semamu-Long Bawan 2.
“Progres pekerjaan belum mencapai target, karena masalah seperti curah hujan tinggi dan keterlambatan pengisian solar,” terangnya.
Realisasi pada output prasarana bidang konektivitas darat, baru terealisasi. Itu disebabkan terdapat 10 proyek yang pengajuan tagihannya menunggu perkembangan pengerjaan fisik. Terdapat 5 pekerjaan yang realisasi anggarannya masih kurang dari 40 persen.
Hal ini disebabkan karena kendala fisik, kerusakan alat, kekurangan tenaga kerja, dan bahan material yang tidak sesuai spesifikasi. Sehingga harus didatangkan kembali dari luar Kalimantan. “Terdapat anggaran sisa lelang sumber dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), yang belum dioptimalkan. Termasuk masih terdapat blokir pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Satker yang sedang menunggu review APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah),” bebernya.
Bahkan, masih terdapat blokir senilai Rp 12 miliar untuk pembangunan gedung kantor Satker Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Saat ini masih dalam tahap pembahasan ulang di Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), setelah melengkapi berkas dengan adanya update Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
