MANAGED BY:
SELASA
21 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

BENUANTA

Jumat, 16 Juli 2021 21:22
Barang Bukti Pangan Ilegal Dimusnahkan

Pelaku Usaha hanya Disanksi Administrasi

DIMUSNAHKAN: Tim Satgas Pangan Bulungan, Kaltara dan Polda Kaltara memusnahkan barang bukti pangan ilegal, kemarin (15/7).

TANJUNG SELOR – Pangan ilegal berupa gula, beras, daging dan sosis, dimusnahkan Tim Satuan Tugas (Satgas) Pangan dari Polda Kaltara bersama Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan, yang ditimbun di halaman kantor Disperindagkop dan UKM Kaltara, Kamis (15/7). 

Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan Tim Satgas Pangan pada Mei lalu. Terdapat beberapa ton gula, daging Alana dan sosis asal Malaysia. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 11 karung gula, sosis 30 karung, daging Alana 5 karung dan beras 2 karung. Pemusnahan dilakukan dengan cara dikubur di halaman kantor Disperindagkop dan UKM Kaltara. 

“Ini kita lakukan sebagai langkah untuk menindak pengusaha pangan ilegal,” ujar Kasubdit 1 Ditreskrimsus Polda Kaltara AKP Satya Chusnur. Untuk penanganan kasus itu, telah diserahkan ke Tim Satgas Pangan daerah. 

Polda Kaltara hanya membantu mengungkap perdagangan pangan ilegal. Penindakan selanjutnya Tim Satgas Pangan daerah melakukan pembinaan secara administrasi. “Ketika tidak memiliki izin, diarahkan agar mereka bisa mengurus izin,” imbuhnya.

Adanya barang bukti yang sebelumnya mencapai 3 ton lebih, diakui Satya, sebagian sudah dibuang Tim Satgas Pangan. “Memang sebelumnya kita amankan di atas 3 ton. Namun di awal sudah kita buang. Barang bukti ini adalah sisa dari sebelumnya. Tak mungkin kita kubur yang jumlahnya sangat banyak,” ungkapnya. 

Terhadap pelaku perdagangan pangan ilegal, bisa dikenakan pidana. Bahkan bisa dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan ancaman pidana 5 tahun penjara, denda sebesar Rp 2 miliar.

“Untuk sanksi hukumnya, karena memberikan efek jera kita lebih kepada sanksi administrasi. Jika yang bersangkutan masih nekat, maka dikenakan pidana,” jelasnya.

Tim Satgas Pangan dari Polda Kaltara membantah ada keterlibatan oknum aparat pada perdagangan pangan ilegal ini. Ia menyangkal informasi yang sebelumnya dikemukakan Tim Satgas Pangan daerah. 

“Tak ada oknum aparat yang menjadi bekingan pedagang ilegal ini. Murni dilakukan masyarakat sipil,” tuturnya. Tim Satgas Pangan akan lakukan pengawasan pangan dan barang ilegal. Sebagai langkah mengurangi masuknya barang ilegal ke Kaltara. 

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara Hasriyani menegaskan, akan mengawasi perdagangan di Kaltara. Pedagang ilegal wajib melegalkan usahanya. 

“Upaya pengawasan, kita tetap bersinergi dengan Tim Satgas dan melibatkan pihak perdagangan di kabupaten kota. Termasuk libatkan pihak Polda Kaltara dan Polres di kabupaten kota,” ungkap Hasriyani. 

Setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dicabut, rencananya bersama dengan stakeholder terkait akan melaksanakan rapat. Dengan menghadirkan para pelaku usaha, untuk membahas perdagangan perbatasan. Baik yang legal maupun ilegal.

“Ini masih PPKM, jadi kita tunggu dulu. Setelah PPKM Mikro dicabut, kita langsung gerak cepat. Kita akan bahas kewajiban pelaku usaha terkait perdagangan,” jelasnya. 

Selama ini yang dilakukan pelaku usaha adalah mencari makan. Meski yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan. Terlebih lagi, dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak pelaku usaha yang terdampak.

Diakui Hasriyani, pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur pidana. Namun dalam hal memberikan efek jera, hanya dilakukan penyitaan barang ilegal. Sementara bagi pelaku usaha, diminta untuk segera mengurus dokumen dalam melegalkan usahanya.

“Dari aturannya sudah melanggar, tetapi ada kebijakan nantinya. Diharapkan bisa membantu pelaku usaha,” imbuhnya. Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindagkop dan UMKM Bulungan Murtina berharap para pedagang, khususnya di Bulungan ke depan bisa sadar. Yang dilakukan selama ini justru merugikan diri sendiri. Seperti berdagang tanpa izin atau secara ilegal. 

“Kita sering sosialisasi dan koordinasi dalam menegakan aturan. Surat izin edar atau izin menjual pangan dari luar negeri harus ada,” singkatnya. (fai/uno) 


BACA JUGA

Senin, 20 September 2021 20:51

2 Desa Belum Teraliri Listrik

TANJUNG SELOR – Hingga saat ini masih ada desa yang…

Senin, 20 September 2021 20:48

Potensi Pengembangan Madrasah di Bulungan

TANJUNG SELOR – Kementerian Agama (Kemenag) Bulungan berencana membangun Madrasah…

Sabtu, 18 September 2021 21:22

Aplikasi SIPENANAM Permudah LKPM

TANJUNG SELOR - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu…

Jumat, 17 September 2021 20:45

Kawasan Khusus di Kaltara Butuh Rp 3 Triliun

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menyusun alokasi…

Kamis, 16 September 2021 11:52

PACAR PENIPU..!! Duit Rp 80 Juta Diembat

TARAKAN - Terpikat buju rayu sang pacar, korban berinisial KM…

Rabu, 15 September 2021 21:00

Pasokan BBM Masih Kurang

TANJUNG SELOR - Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Desa…

Sabtu, 11 September 2021 12:06

Kebakaran Lapas, Diduga Ada Unsur Pidana

JAKARTA – Penyidik Polda Metro Jaya menaikkan status pemeriksaan kasus…

Jumat, 10 September 2021 21:04

Listrik Padam hingga 6 Jam

TANJUNG SELOR – Terjadinya pemadaman listrik tanpa pemberitahuan pada Kamis…

Jumat, 10 September 2021 21:02

Poskar Jadi Penyangga Rumah Sakit

TANJUNG SELOR - Penanganan Covid-19 di Pos Karantina (Poskar) di…

Jumat, 10 September 2021 20:58

Tak Miliki Izin

KEBERADAAN dermaga rakyat atau dermaga tradisional yang dibangun perorangan di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers