TARAKAN–Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) mengharapkan pemerintah memikirkan lagi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Menurut pelaksana harian (Plh) Kepala Perwakilan ORI Kaltara Syahruddin, dalam pelaksanaan PTM pemerintah tentu sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Namun, kondisi saat ini sedang terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia, termasuk di Kaltara. “Tentu harus dipikirkan kembali instansi terkait rencana untuk melangsungkan PTM,” ujarnya, Kamis (15/7).
Jika pemerintah tetap melaksanakan PTM, dia menilai harus ada persiapan dan antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terjadi klaster sekolah. Dia juga meminta agar pengawasan dan penerapannya protokol kesehatan harus ekstra, tidak sekadar formalitas saat simulasi. “Perlu langkah-langkah antisipasi dan juga suatu metode pengawasan yang lebih dari pihak pemerintah, karena ini menyangkut kesehatan anak-anak. Di mana saat ini varian baru terus masuk ke Indonesia,” ungkapnya. ORI Perwakilan Kaltara sendiri berencana turut mengawasi pelaksanaan PTM. ORI bakal menurunkan tim untuk melakukan pemantauan terkait fasilitas dalam penerapan protokol kesehatan.
Jika nantinya ada temuan di lapangan, akan menjadi catatan pihaknya untuk disampaikan kepada sekolah dan pemerintah daerah untuk dilakukan perbaikan. “Kemungkinan kami menurunkan tim sebagaimana sebelumnya,” ujar dia.
Jika melihat pelaksanaan simulasi, Syahruddin menilai kesiapan sekolah sudah cukup bagus, meski masih ada beberapa masukkan yang disampaikan kepada pihak sekolah untuk segera dilakukan pembenahan. Namun, pihaknya menuntut agar pelaksanaan PTM lebih baik dari simulasi.
Dia mengharapkan para guru sudah divaksin untuk menghasilkan herd immunity. Selain itu, pengaturan jam belajar harus jelas dan diatur kapasitas ruang belajarnya agar tidak terjadi klaster sekolah. (kpg/mrs/dra/k8)
