TANJUNG SELOR – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltara, belum optimal. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Perwakilan Kaltara atau Kantor Wilayah DJPb Kaltara telah mencatat sejumlah persoalan, serta mencari solusi mengenai realisasi APBN yang belum optimal.
Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Kaltara Indra Soeparjanto mengatakan, beberapa pekerjaan belum terlaksana karena masih menunggu proses pengadaan ataupn menunggu terbitnya Maksimum Pencarian (MP) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebagaimana terjadi pada satker lingkup Kejaksaan dan Kementerin Hukum dan HAM.
"Terdapat kekurangan SDM, khususnya pada satker-satker baru. Sehingga pelaksanaan kegiatan tidak optimal," ungkapnya, beberapa waktu lalu.
Pada Kementerian Pertahanan, pemeliharaan kapal sesuai jadwal baru akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV, dengan mempertimbangkan jam layar kapal. Selain itu, terdapat pekerjaan yang belum memenuhi syarat untuk diajukan tagihan, seperti yang terjadi pada Kepolisian RI.
"Proses revisi optimalisasi anggaran masih berjalan sampai saat ini. Itu yang harus menjadi perhatian kami. Dan ke depan kami akan berupaya," ujarnya.
Sebagai langkah untuk solusi persoalan realisasi APBN, Kanwil DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), memberikan layanan konsultasi kepada satker-satker baru, ataupun pejabat perbendaharaan yang baru. Khususnya mengenai aturan-aturan revisi dan penggunaan aplikasi.
"Kanwil DJPb dan KPPN, senantiasa memantau perkembangan serapan anggaran belanja kementerian atau lembaga secara mingguan, dan memetakan potensi permasalahan untuk ditindaklanjuti kemudian. Misalnya melalui kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) yang dilaksanakan setiap bulan," jelasnya.
Pihaknya juga meminta satker-satker, untuk aktif melakukan pencarian alternatif-alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang ada. Misalnya, mengambil alternatif untuk mendatangkan barang dari daerah lain ketika terdapat kendala lockdown di Malaysia.
Satker juga harus aktif berkoordinasi dengan unit eselon 1 masing-masing, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang membutuhkan kewenangan pusat, seperti revisi optmalisasi anggaran dan MP PNBP.
"Kanwil DJPb dan KPPN berkoordinasi secara aktif dengan seluruh pemerintah daerah melalui forum FGD secara periodik untuk memantau progres pemenuhan syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah lebih dini," sebut dia. (fai/udi)
