TANJUNG SELOR–Upaya Pemprov Kaltara dalam membantu perdagangan di perbatasan mengalami kendala. Salah satu upaya yakni Toko Indonesia, hingga saat ini belum juga beroperasi. Bahkan, gedung yang dibangun sejak 2017 dan menelan anggaran sekitar Rp 17,4 miliar bersumber dari APBD Kaltara tak kunjung rampung.
Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara Hasriyani menuturkan, terdapat beberapa hal yang belum terselesaikan. Sarana pendukung juga belum diselesaikan. Sejauh ini, finalisasi bangunan Toko Indonesia masih berproses. "Itu sedang diupayakan bisa selesai," ungkapnya, Selasa (20/7).
Belum selesainya Toko Indonesia, beberapa waktu lalu sudah dilakukan rapat dengan stakeholder terkait. Sejauh ini, pihaknya masih menunggu perkembangan. Sebab, dari perusahaan daerah (perusda) atau badan usaha milik daerah (BUMD) belum melakukan pergerakan mengenai perdagangan di perbatasan. "Tadinya mereka (perusda) punya penunjukan untuk pengelolaan, yang awalnya memang akan disinergikan. Namun, sampai sekarang belum ada komunikasi ke kami terkait bagaimana pemanfaatan Toko Indonesia," terangnya.
Beberapa bulan lalu juga rapat dengan Pemprov Kaltara. Dalam rapat itu menyampaikan kendala pemanfaatan Toko Indonesia. Untuk air bersih, solusi yang ditawarkan adalah menadah air hujan atau membuat sumur bor. Namun, tidak terakomodasi akibat refocusing, sehingga sedikit menghambat untuk pemanfaatan Toko Indonesia. "Kalau terkait ketersediaan listrik, ditawarkan solusi menyediakan mesin generator set (genset). Kami berharap ada penyampaian kembali terkait pemanfaatan Toko Indonesia," ujarnya.
Kebutuhan anggarannya cukup besar. Ditaksir hingga miliaran rupiah. Selain itu, masih ada hal lain yang dibutuhkan karena kondisi saat ini masih kosong dan belum terisi. Artinya, masih butuh seperti rak dan lainnya. (kpg/fai/dra/k16)
