KEBIJAKAN Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dibahas DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT), saat sidang paripurna, Senin (26/7).
Dalam sidang tersebut pun dihadiri Bupati dan Wakil Bupati KTT, Ibrahim Ali-Hendrik. Ibrahim menjelaskan, dalam penyusunan KUA-PPAS, pemda KTT berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun program dan kebijakan kegiatan yang sifatnya prioritas. Baik itu prioritas nasional, provinsi maupun kabupaten dengan tetap berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Asumsi kebijakan umum anggaran daerah terdiri dari, asumsi pendapatan belanja dan pembiayaan yang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan diterbitnya peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07.2021, tentang pengolahan, transfer ke daerah dan Dana Desa (DD) tahun 2021.
“Dengan kondisi itu, maka PAD (pendapatan asli daerah) pada APBD murni tahun 2022 senilai Rp 740,8 miliar,” jelas Ibrahim.
Menurut Ibrahim, pada prinsipnya belanja daerah tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tentang, pengolahan keuangan daerah.
APBD tahun 2022 merupakan, tahun ke-1 dari program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Pandemi Covid-19, ikut berdampak pada sektor ekonomi nasioanl dan global yang terus mengalami perubahan yang sangat dinamis.
“Ini yang mengharuskan kita menyiapkan diri dengan baik. Serta melakukan antisipasi secara cermat dan membuat penyesuaian,” tutur Ibrahim.
Pemerintah daerah di tengah fluktuatifnya ekonomi global, pada kebijakan ekonomi daerah tetap mampu menjaga kinerjanya yang relatif membaik dan stabil. Maka pada penyusunan APBD 2022. pemda menaruh target cukup tinggi yaitu berkisar 33,99 persen. “Meski di tengah Covid-19 kita tetap optimis untuk pencapaian pertumbuhan ekonomiitu,” tutupnya. (*/mts/uno)
