MANAGED BY:
SELASA
21 SEPTEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Kamis, 29 Juli 2021 13:33
Program KB Tetap Dibutuhkan di Kaltara
Berbagai macam alat kontrasepsi. (ilustrasi)

TANJUNG SELOR – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kaltara Suryanata menegaskan, program keluarga berencana (KB) bukan untuk membatasi pertumbuhan populasi penduduk lokal.

Menurut dia, substansi program KB hanya untuk menjaga jarak aman kehamilan. Pengaturan tersebut didasarkan dengan sejumlah tujuan yang manfaatnya untuk keluarga itu sendiri. “Artinya bukan mengurangi angka kelahiran. Namun, yang sebenarnya terpenting adalah jaga jarak kehamilan. Karena kan kasihan kalau semisal anak baru lahir, sudah punya adik lagi. Paling kasihan di rumah tentu ibunya,” ujarnya.

Dengan jumlah populasi penduduk secara keseluruhan yang masih minim, program KB tetap dibutuhkan di Kaltara. Mengingat adanya KB juga sebagai sarana pembentukan keluarga yang berkualitas. Secara spesifik, KB perlu lebih dimaksimalkan penerapannya pada daerah dengan jumlah penduduk tinggi, seperti Tarakan.

“Selain jaga jarak kelahiran, KB juga ada keterkaitan dengan keluarga berkualitas. Di mana di situ ada intervensi peningkatan pendapatan, peningkatan kesehatan dan lainnya,” papar Suryanata. Program KB juga untuk meminimalisasi masih adanya kasus pernikahan dini. Secara umum, ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi sebelum memutuskan menjalani ikatan pernikahan.

“Paling umum ya harus matang dulu usianya. Terus dari sistem reproduksi sudah siap dan sehat, kemudian dari finansial juga. Itu harus dipikirkan dengan baik. Kalau sesuai undang-undang yang baru, saat ini 19 tahun baru boleh menikah,” jelasnya.

Suryanata tidak menampik muncul penolakan program KB di sejumlah wilayah di Kaltara. Minimnya populasi penduduk lokal menjadi salah satu faktor yang dijadikan dalih penolakan. Sehingga, tim di lapangan perlu lebih memutar otak agar tidak ada kesalahpahaman.

“Ada beberapa daerah yang sampai mengatakan tidak perlu KB karena jumlah penduduk lokal sedikit, nanti kalau banyak penduduk pendatang masuk, mereka bilang mereka yang bisa hilang. Padahal kan tidak seperti itu. Tidak ada maksud dan tujuan ke sana. Semua hanya untuk kebaikan keluarga itu sendiri,” pungkasnya. (kpg/*nnf/dra/k16)

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 November 2015 18:03

Penghitungan Suara Gunakan Sistem Online

<p><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash; Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers