NUNUKAN – Sejumlah DPRD Nunukan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap mandeknya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Desa Mansapa Nunukan Selatan, Kamis (29/7).
Sidak dipimpin Wakil Ketua DPRD Nunukan Burhanuddin bersama sejumlah anggota dari Komisi I, yakni Andi Krislina, Andre Pratama, Hj Nikmah, dan Jhoni Sabindo. Dari sidak tersebut, meminta managemen PT PLN Berau sebagai perusahaan yang menjanjikan tambahan daya untuk masyarakat bisa konsisten.
“Kita sebagai perwakilan masyarakat tentu butuh penjelasan dari kondisi ini. Selalu saja ribut dengan PLN terkait masalah ketenagalistrikan yang seringkali biarpet. Masyarakat di perbatasan RI – Malaysia ini dijanjikan solusi dengan PLTMG ini. Tapi nyatanya dari 2017, kita hanya melihat pemancangan yang bahkan belum selesai,” keluh Burhanuddin.
Menurut Burhan, banyak proyek pembangkit listrik yang mangkrak di Indonesia. DPRD Nunukan tidak ingin proyek PLTMG yang dinantikan masyarakat Nunukan, menjadi salah satunya.
“Kita hanya meminta kejelasan, PLN yang sudah membangun PLTMG sejak 2017 tentu punya rencana detail dan matang. Kapan PLTMG berfungsi dan bisa dinikmati masyarakat,” ungkap Burhan.
Ia mempertanyakan kapasitas PT Truba yang diinformasikan mengalami pailit sejak 2014 silam, bisa mendapat proyek PLTMG Mansapa tersebut. Hal senadapun diungkapkan anggota DRPD Nunukan Andre Pratama. Alasan proyek mandek karena terkendala pandemi Covid-19 tidak masuk akal.
Sebagai mega proyek yang dirancang dan dikerjakan oleh para profesional, tentu ada roadmap dan perencanaan matang jauh hari. “PLTMG Mansapa itu proyek dengan nilai Rp 250 miliar dan dikerjakan sejak 2017 silam. Apa mungkin perencanaannya nihil, sehingga mengkambinghitamkan pandemi,” ujarnya.
Andre mempertanyakan kapasitas PT Truba yang menjadi rekanan PLN dalam membangun PLTMG. Menurut Andre, PT Truba sudah dinyatakan pailit sejak 2014 silam.
Pasca sidak yang telah dilakukan, DPRD menjadwalkan kunjungan ke PT PLN Berau. “Setelah ini kita akan berkunjung ke Berau untuk memperjelas masalah ini. Masyarakat sangat menanti nanti PLTMG, tapi sudah hampir 5 tahun belum ada kejelasan,” kata dia.
Belum ada kejelasan proyek yang dimulai sejak 2017 ini bisa beroperasi dan menjadi solusi ketenagalistrikan di Nunukan. Pantauan di lapangan, baru terlihat sejumlah tiang pancang beton yang sebagian tertanam dan masih berserakan.
Akan tetapi, sebenarnya pancang beton tersebut bahkan sudah ditanam sejak 2018. Di tengah lokasi proyek, terdapat 3 unit mesin PLTMG baru, masing masing berkapasitas 4 MW. Semua masih tertutup terpal biru berdebu dan belum sekalipun dioperasikan.
Di sekitar proyek juga terlihat batang besi rakitan yang berkarat akibat cuaca. Proyek yang mengambil konsultan dari PT Surveyor Indonesia ini, masih jauh dari kata selesai.
Menanggapi sidak anggota DPRD Nunukan, Pengawas Lapangan dari PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Berau Kalimantan Timur Anwar menanggapi, persoalan tender semua menjadi kewenangan pusat.
PT PLN Berau hanya menjalankan instruksi PT PLN Balikpapan. Sehingga permasalahan tekhnis hanya bisa dijawab oleh managemen induk. “Persoalan mandeknya proyek karena pada 2020 lalu terjadi pandemi Covid-19. Sehingga seluruh pekerjaan menjadi terkendala. Kita tidak bisa memastikan kapan pekerjaan bisa selesai. Karena masih banyak material belum terkirim,” tuturnya.
