TIDENG PALE – Bupati KTT Ibrahim Ali menyampaikan paparan berkaitan bidang pendidikan, saat rapat virtual dengan Wakil Gubernur Kaltara Yansen T Padan, kemarin (6/8).
Pada periode pertama pemerintah daerah fokus pada soal pendidikan. Mulai pemberian baju gratis yang dianggarkan lewat Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).
“Kami punya program, satu guru satu laptop. Kemudian bagi pelajar SD dan SMP, kita gratiskan baju, celana dan buku sekolah,” terang Ibrahim.
Bahkan untuk bidang perguruan tinggi, pemerintah daerah menyalurkan bantuan berupa beasiswa. Sebelumnya dana yang digelontorkan sekitar Rp 240 juta. Untuk tahun ini dinaikan menjadi Rp 1 miliar, penyalurannya melalui Dewan Pendidikan.
“Nah, yang menjadi kendala saat ini. Kami memiliki gedung SLTA yang selama ini menjadi aset pemkab. Bangunan itu bersumber dari dana APBD sekitar Rp 150 miliar. Karena provinsi belum ada bangunan SLTA, maka statusnya masih pinjam pakai,” jelas IBrahim.
Anggaran pemerintah KTT, selama masa pandemi Covid-19 banyak yang terkuras. “Kami mohon kebijakan provinsi, untuk segera menanggapi dan merespon. Perihal pengalihan aset yang saat ini masih milik pemerintah KTT,” tegas dia.
Bupati menambahkan, kemungkinan pemerintah daerah menyepakati dan bersedia menyiapkan lahan untuk pembangunan SLTA. Tetapi, untuk memberikan aset milik pemerintah daerah masih perlu dipertimbangkan.
“Karena pemerintah daerah masih banyak memerlukan perkantoran,” imbuh Ibrahim. Upaya yang bisa dilakukan, pemerintah kabupaten menyediakan lahan. Tapi, Pemprov Kaltara yang membangun gedung SLTA maupun SMK.
Saat ini, pemerintah daerah telah membangun SMK Pertanian. “SMK Pertanian ini sudah kita bangun dengan menelan anggaran sekitar Rp 20 miliar lebih dan sudah diserahkan ke Pemprov Kaltara. Sangat disayangkan, bangunan itu saat ini terbengkalai dan tidak diperhatikan secara maksimal,” tegas Bupati.
Bahkan, akses jalan masuk ke SMK Pertanian belum juga dibangun. Masih jalan tanah, jadi belum ada perubahan peningkatan menjadi jalan agregat. “Belum lama ini pengurus SMK datang ke kita. Masalah aset ini merupakan kewenangan pemprov. Kami tidak bisa intervensi,” ungkap mantan Ketua DPRD KTT ini.
Rombongan belajar SMK Pertanian pun masih terbatas. Perlu keterlibatan dan responsif dari Pemprov Kaltara untuk membenahi. Bangunan itu berdiri di atas lahan 2 hektare memiliki ruang belajar banyak. Mungkin ke depan perlu ditambahkan jurusan lainnya. (*/mts/uno)
