TANJUNG SELOR – Adanya larangan untuk berjualan sayur di los khusus ikan, ayam, dan daging belum lama ini, mendapat sorotan anggota Komisi III Bidang Ekonomi dan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan Imam Bukori.
Dia meminta Pemkab Bulungan menunda penertiban pedagang sayur yang berjualan di pasar ikan. Apalagi penertiban yang dilakukan tim Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Induk Tanjung Selor belum memberikan solusi di tengah keterpurukan ekonomi di masa pandemi Covid-19. “Belum lama ini kami sudah melihat langsung kondisi pasar itu, bahkan saya menilai itu (penertiban) memang belum tepat. Sesuai aspirasi yang disampaikan pedagang, pemkab instansi terkait harus memberikan solusi yang tepat sebelum melarang atau memindahkan mereka berjualan,” ungkapnya.
Imam mengatakan, meski program penertiban dari pemkab sudah tepat, pihaknya menyayangkan bila tidak ada sosialisasi kepada para pedagang. Apalagi di masa pandemi masyarakat butuh mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. “Regulasinya pun belum jelas, yang dimaksud kriteria pasar basah atau kering itu yang bagaimana, itu harus ditegaskan UPT atau dinas terkait, di mana dalam penataan atau zonasi yang diinginkan perlu mempertimbangkan prinsip pasar dan pertimbangan manusiawi,” tegasnya.
Untuk menyelesaikan persoalan, lanjut Imam, pihaknya akan memanggil dinas terkait bersama UPT Pasar Induk. Selain persoalan pasar, pengawasan pemerintah dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di lingkungan pasar tidak berjalan maksimal. Di antaranya, pengawasan pengelola pasar dalam penerapan protokol kesehatan (prokes), termasuk melakukan sterilisasi kawasan serta lingkungan di sekitar pasar.
“Banyak pedagang dan pengunjung yang berjualan tidak memakai masker. Sosialisasi prokes yang dilakukan secara terus-menerus tidak dilakukan, terbukti tidak adanya imbauan atau fasilitas prokes yang disiapkan pengelola pasar,” pungkasnya. (kpg/*nnf/dra/k16)
