TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terancam tidak mendapatkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat. Dikarenakan belum terbayarkannya semua tunggakan insentif tenaga kesehatan (Nakes).
Bupati Bulungan Syarwani mengaku, sudah memberikan atensi khusus kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bulungan terkait pembayaran insentif nakes.
“Semoga bisa diselesaikan nantinya. Kita akan akomodir di APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Perubahan 2021 ini,” tutur Syarwani, Selasa (31/8).
Pembayaran insentif nakes berdasarkan data, yang belum terbayar sejak November-Desember 2020 lalu.
Sementara itu, Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bulungan Ardiansyah menjelaskan, pembayaran insentif nakes menjadi salah satu prioritas yang masuk di APBDP 2021. Mengingat, hal ini pun diwajibkan oleh Pemerintah Pusat.
“Jika tidak dilunasi tunggakan ini, maka transfer DAU pun ditunda. Bulan ini saja belum ada ditransfer,” ujarnya. Hal ini disebabkan masih ada laporan yang belum masuk, sehingga DAU belum ditransfer.
Sebelumnya, ada 50 persen insentif nakes sudah diproses sesuai data yang diakomodasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Secara keseluruhan, kebutuhan anggaran untuk pembayaran insentif nakes di Bulungan sebesar Rp 13 miliar. Meski masih ada kekurangan pada periode November-Desember 2020 sebesar Rp 2 miliar.
Secara akumulasi, nilai anggaran yang harus dianggarkan untuk pembayaran insentif nakes sebesar Rp 15 miliar. “Cukup banyak. Di rumah sakit saja ada 177 orang. Jumlah itu belum termasuk di puskesmas,” imbuhnya.
Apabila pembayaran tidak dilakukan, maka akan berpengaruh terhadap daerah. Satu bulan saja tidak ditransfer, pembayaran gaji dan tunjangan akan sulit dibayarkan. (fai/uno)
