TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) memiliki pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan, perihal sertifikasi aset milik pemerintah daerah.
Bupati KTT Ibrahim Ali sempat melakukan pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bulungan. Salah satu agenda penting yang dibahas soal sertifikasi aset milik pemkab.
“Saya berharap kepala BPN proaktif membantu menyelesaikan sertifikat lahan. Sertifikat lahan ini salah satunya termasuk aset pemerintah daerah,” terang Ibrahim, beberapa waktu lalu.
Menurut Ibrahim, dari total 93 aset yang sudah dilaksanakan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Baru 23 aset yang sudah diverifikasi. “Sementara sekitar 70 aset lainnya belum dilakukan sertifikasi,” imbuhnya.
Bupati menekankan kepada OPD yang membidangi, untuk segera melengkapi pemberkasan yang dibutuhkan. Agar proses sertifikasi aset bisa berjalan dengan cepat.
Di lain pihak, Komisi I DPRD KTT melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Salah satu yang menjadi atensi dari monev tersebut mengenai aset milik pemerintah daerah.
“Yang menjadi perbincangan kami salah satunya masalah aset. Mengingat KTT ini sebagian kawasan atau lahannya milik perusahaan,” ujar Ketua Komisi I DPRD KTT Sri Jahasaniah.
Menurut Sri, dari perusahaan PT Inhutani mengenai aset yang dibangun di atas lahannya, sedang dalam tahap proses penyelesaian. “Kita berharap ke depannya, apa yang kita bangun di lahan ini bisa segera selesai,” harap Sri. Monev yang dilakukan untuk memastikan aset milik pemerintah daerah. (*/mts/uno)
