TIDENG PALE – Pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT) belum terbangun, namun sudah mendapat penolakan. Khususnya warga Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir, tepatnya di sekitar Bundaran HU.
Menurut salah seorang warga Desa Seludau, Soniy, di lokasi rencana pembangunan pusat pemerintahan ada pemukiman warga dan kuburan nenek moyang mereka. Dia pun meminta Bupati KTT agar lakukan upaya dan langkah sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat.
“Jangan ke tingkat pusat dulu, untuk menyelesaikan rencana pembangunan pusat pemerintahan ini,” ucap Soniy. Luas wilayah Desa Seludau hanya 1.925 hektare. Jika dibangun perkantoran pusat pemerintahan, maka dalam jangka waktu 10-20 tahun kedepan masyarakat Seludau nasibnya seperti apa. Masyarakat sudah beberapa kali menyurati pemerintah daerah. Tapi belum ada komunikasi pemerintah daerah ke masyarakat.
“Pada 5 April lalu, kami sudah diundang hearing ke DPRD. Seharusnya ada undangan dari Bupati,” imbuhnya.
Soniy menambahkan, masyarakat berharap dipanggil untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya pemerintah atau jajaran terkait hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk memberikan solusi. “Kita pahami bersama, maksud dan tujuan bupati ketika mendapatkan izin. Mereka akan menurunkan tim pressure, yang nantinya akan turun ke masyarakat dan tidak ada lagi negosiasi,” ungkapnya.
Dia mengakui, mendukung program Bupati. Tapi dengan tidak membuat resah masyarakat di sekitaran Bundaran HU. Karena sebelumnya, ada lahan yang sudah berstatus APL di wilayah Jalan Alteri menuju Bebatu. (*/mts/uno)
