KASUS yang diungkap Unit Tipikor Satreskrim Polres Tarakan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), terkait dugaan vaksin berbayar dilakukan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Tarakan, menyita perhatian Wali Kota Tarakan Khairul.
Ia menilai kasus ini terjadi dipengaruhi ketersediaan vaksin dan kebutuhan yang tidak berimbang. Di mana permintaan yang banyak tidak diimbangi dengan ketersediaan vaksin yang cukup.
“Ini terjadi antara supply and demand tidak seimbang. Seperti juga subsidi-subsidi yang lain terjadi penyalahgunaan. Karena antara keinginan atau kebutuhan masyarakat lebih besar daripada supply,” jelas Khairul, (13/9).
Vaksin contohnya. Menurut Khairul, kebutuhannya meningkat seiring diberlakukannya aturan warga yang ingin melakukan perjalanan ke luar daerah harus divaksin terlebih dulu. Sementara vaksinnya terbatas.
Yang terjadi, akan ada upaya dari warga untuk mendapatkan surat keterangan vaksin. Meskipun harus membayarnya, bahkan mungkin tidak divaksin, demi memenuhi persyaratan berangkat. Karena ada kebutuhan, kesempatan ini bisa dimanfaatkan petugas yang integritasnya kurang bagus.
Hal serupa lebih dulu terjadi pada surat keterangan hasil swab PCR. Karena mahal dan terbatas, akhirnya dipalsukan dengan harga yang lebih murah.
Khairul menilai kasus seperti ini akan terus terjadi, karena ada peluang untuk melakukan itu. Solusinya dengan memperbanyak ketersediaan vaksin dan prosedurnya dipermudah.
Pemkot Tarakan, menurut Khairul, terus berupaya memenuhi kebutuhan vaksin dengan mengusulkan ke Pemerintah Pusat. Bahkan ketika virtual meeting juga sudah disampaikan kepada menteri hingga Presiden.
Akan tetapi, persoalannya pada ketersediaan vaksin yang terbatas, tidak seimbang dengan jumlah sasaran. Ini karena Indonesia bukan negara produsen vaksin Covid-19. Untuk mendapatkan vaksin, Indonesia menunggu pengiriman dari luar negeri.
Di Tarakan, laporan yang diterimanya capaian vaksinasi baru sekira 18 persen untuk dosis pertama. Diperkirakan lebih rendah lagi capaiannya dosis kedua berkisar 11 persen. Persentase itu dinilai masih jauh mencapai herd immunity 65 persen.
Disinggung varian baru covid-19 bernama MU, Khairul menilai mutasi virus pasti akan terjadi. Tidak hanya virus Covid-19, alumni Magister Kesehatan Universitas Hasanuddin ini menilai setiap virus pasti akan bermutasi.
Akan tetapi, ada varian baru yang masih bisa diantisipasi dengan pola lama, ia menilai tidak menjadi masalah. Selain itu, upaya-upaya yang sudah dilakukan selama ini masih bisa mencegahnya. Seperti dengan vaksinasi yang dilakukan sekarang. Karena jika tidak, maka harus mencari vaksin baru. (mrs/uno)
