WAKIL Bupati KTT Hendrik memberikan apresiasi dan dukungan terhadap BPK RI Perwakilan Kaltara, atas terselenggaranya eksistensi pemeriksaan kepatuhan pembangunan pengelolaan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD).
Selama 21 hari kalender waktu pemeriksaan, pemerintah KTT telah berusaha semampunya. Untuk memberikan pendampingan selama proses pemeriksaan berlangsung. Pendampingan oleh inspektorat selaku pengawasan internal pemerintah daerah.
“Mengenai kekurangan data yang diberikan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, kami akan berusaha melengkapi pada saat pemeriksaan terperinci,” jelas Hendrik, kemarin (17/9).
Menurut Hendrik, ada beberapa hasil pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Kaltara. Yakni, administrasi seperti surat tugas bagi petugas relawan yang belum dilaksanakan saat menjalankan tugas. Kemudian, kriteria-kriteria yang layak mendapat BLT DD yang belum tepat sasaran.
Penerima BLT DD seharusnya bagi warga tidak mampu secara mandiri. Dengan dinyatakan kelas ekonomi menengah ke bawah atau miskin. “Memang yang boleh menerima BLT DD itu ada klasifikasinya. Diajukan oleh desa lalu diverifikasi sampai ke tingkat pusat,” tuturnya.
Berdasarkan evaluasi dan monitoring BPK ditemukan tidak adanya kepatuhan dan kurangnya membaca amanat-amanat terkait anggaran-anggaran tersebut. “Saya minta kepada OPD untuk bisa melengkapi beberapa data yang masih dibutuhkan oleh tim BPK,” pesan HEndrik. (*/mts/uno)
