MANAGED BY:
SABTU
16 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Selasa, 21 September 2021 20:18
Pembangunan Pagar Tuai Protes Warga

Di Destinasi Wisata Pantai Amal

TUAI PROTES: Masyarakat Pantai Amal Lama menyambangi DPRD Tarakan untuk memprotes pembangunan pagar di Wisata Pantai Amal, Senin (20/9).

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan berencana membangun pagar, antara pemukiman dan destinasi wisata Pantai Amal. Namun, pembangunan itu menuai protes dan penolakan dari masyarakat setempat. 

Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Pantai Amal Bersatu mendatangi Kantor DPRD Tarakan untuk mengadukan hal tersebut, Senin (20/9). Koordinator Lapangan (Korlap) Muhammad Rizal mengatakan, adanya pembangunan destinasi wisata yang sedang berjalan akan menyulitkan akses masyarakat Pantai Amal Lama. Yang sebagian masyarakat bekerja sebagai nelayan. 

Pasalnya, jarak tempuh antar pemukiman menuju laut semakin jauh. Jika nantinya ada fasilitas tambahan, destinasi wisata berupa tembok pembatas dengan pemukiman masyarakat Amal Lama. 

“Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan destinasi wisata ini terkesan mendiskriminasikan atau meminggirkan masyarakat Pantai Amal Lama. Pemerintah daerah secara tak langsung menganggap pemukiman masyarakat ini cukup kumuh dan merusak pemandangan keindahan destinasi wisata,” keluhnya.

Ada tiga poin tuntutan yang ditujukan kepada Pemkot Tarakan. Pertama, menolak pembangunan tembok pembatas antara pemukiman dengan destinasi wisata. Kedua, mendesak Wali Kota Tarakan Khairul untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian pembangunan tembok pembatas. Ketiga, memberikan sarana dan prasarana untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Pantai Amal Lama.

“Sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, membuat wisata harus didukung penuh oleh masyarakat setempat. Sebagai Pemkot harus mendukung dan mendengarkan aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Menurutnya, pembangunan pagar pembatas mengganggu pekarangan rumah warga karena memiliki tinggi 4 meter. Diperkirakan, panjang bangunan pagar lebih dari 1 kilometer (KM), menyulitkan aktivitas nelayan saat ingin ke pantai.

“Jadi nelayan harus memutar jauh. Kalau mau disediakan pintu, harus sesuai jumlah pintu yang masyarakat mau. Kalau hanya ada satu atau tiga pintu, kasihan masyarakat yang jauh dari akses pintu,” ucapnya. 

Rizal mengakui, ada tiga RT yang terdampak atas pembangunan tersebut. Ia berharap, Wali Kota Tarakan bertemu dengan masyarakat. “Ini bukan akhir perjuangan kami, ini sebagian proses,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus mengakui, Pemkot Tarakan sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat setempat, sebelum membangun pagar. Pihaknya selaku fasilitator hanya akan menyiapkan rapat dengar pendapat dengan instansi dan Pemkot Tarakan dalam waktu dekat ini.

“Setelah itu baru kita bisa turun ke lapangan. Dalam surat tuntutan ada merekomendasikan jika pembangunan tidak pro rakyat. Jika hasil kajian demi kebaikan rakyat, maka tak masalah,” ungkapnya.

DPRD Tarakan berencana memanggil Wali Kota Tarakan, termasuk Dinas Perumahan Rakyat serta konsultan perencanaan. “Siapa tahu ada teknis lain yang tak terselesaikan dan muncul objek tertentu yang harus dihentikan. Kita harus psikologi masyarakat juga. Kok tiba-tiba masyarakat minta dihentikan,” ujarnya. 

Pemkot Tarakan Tetap Bangun Pagar

Demo menolak pembangunan pagar dalam proyek penataan kawasan Pantai Amal, tidak membuat Pemkot Tarakan menghentikan kegiatan.

Wali Kota Tarakan Khairul memberi sinyal akan tetap melanjutkan pembangunan pagar. Karena masih berada di dalam lahan milik Pemkot Tarakan. 

“Kenapa ini dipersoalkan? Kecuali kalau tanah warga kita ambil. Kan kita tidak ambil tanah warga,” ujar Khairul kepada awak media di ruang kerjanya, Senin (20/9). 

Mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini justru mempertanyakan alasan pendemo menolak pembangunan tembok di lahan milik Pemkot Tarakan. “Enggak boleh bangun tembok itu kenapa? Apa masalahnya,” tanya Khairul. 

Khairul menyikapi aksi demo tersebut sebagai hal yang biasa. Karena Pemkot Tarakan sudah melakukan sosialisasi sebelum pembangunan. Bahkan, Pemkot Tarakan tidak semena-mena dalam membangun tembok. 

Selain masih dalam kawasan tanah pemerintah, pihaknya membuatkan fasilitas jalan lingkungan dan jembatan di luar kawasan untuk bisa dimanfaatkan masyarakat. Bahkan jalannya tembus ke jalan besar. 

Tidak hanya itu, Pemkot Tarakan juga memfasilitasi tempat berdagang di dalam kawasan wisata Pantai Amal nanti. Sehingga menurut Khairul, pedagang setempat tidak hanya bisa memilih berdagang di dalam atau di luar, atau kedua-duanya.  

“Jadi apa yang layak dipersoalkan? Kita menata kawasan Pantai Amal ini menjadi lebih baik. Di luar pun kita buatkan jalan. Akses jalannya masih ada, orang mau belanja di luar pun bisa. Kalau dipersoalkan harus masuk ke dalam, itu yang saya persoalkan,” urainya. 

Khairul menegaskan lahan yang dibangun tembok itu masih tanah pemerintah daerah. Jika warga menganggap itu lahan mereka, Khairul meminta ditunjukkan bukti alas haknya lewat proses hukum di pengadilan.

Khairul tidak peduli akan kemungkinan pengerahan massa untuk membatalkan pembangunan tembok tersebut. Jika itu dilakukan, ia menegaskan bakal menurunkan aparat. 

“Kita kan negara hukum. Mau gerakkan massa, biarin saja, tak ada masalah. Yang penting jangan halangi pembangunan. Kalau dihalangi saya turunkan aparat,” tegasnya. 

Menurut Khairul, langkah yang diambil Pemkot Tarakan bertujuan untuk menjalankan amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan aset negara. (sas/mrs/uno)


BACA JUGA

Jumat, 15 Oktober 2021 20:31

Pembangunan TPS3R Bisa Kurangi Sampah

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tidak tinggal diam dengan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:29

Bantuan bagi PKL Disalurkan Bertahap

TARAKAN - Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:27

Pemanfaatan Teknologi Kembangkan Pertanian

TARAKAN – Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Tarakan, Wali…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:25

Penerima Vaksin di Tarakan, Ada Dua Laporan Gejala Sesak Nafas

TARAKAN – Komisi Daerah (Komda) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:21

Dishub Prihatin Kondisi Pelayaran di Nunukan

NUNUKAN – Kepala Dinas Perhubungan Nunukan Abdul Halid mengaku prihatin…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:11

12 Anak Yatim Dapat Bantuan

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Dinas Sosial dan…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:29

Remaja Ngaku Polisi, Lakukan Pemerkosaan di Toilet Umum

NUNUKAN – Remaja berinisial MR (17) diamankan Satuan Unit Kriminal…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:01

Bupati Malinau Penuhi Panggilan ORI Kaltara

TARAKAN - Ombudsman RI Perwakilan Kaltara memanggil Bupati Malinau Wempi…

Kamis, 14 Oktober 2021 20:58

Siswi Hearing ke DPRD Tarakan

BANYAK pelajar yang khawatir akan kebersihan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi,…

Rabu, 13 Oktober 2021 19:59

Tarakan Bisa Jadi Pangkalan Operasi

TARAKAN – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers