TIDENG PALE – Rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung (KTT) masih terus berproses. Bupati KTT Ibrahim Ali pun meminta dukungan masyarakat agar rencana tersebut bisa segera terealisasi dan berjalan lancar.
Adanya penolakan sekelompok warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu (GMBB) beberapa pekan lalu, bupati memilih tidak ingin memberikan komentar.
“Saya tak mau berkomentar mengenai itu. Yang pasti hari ini (kemarin, Red) pusat pemerintahan itu tetap akan berproses,” ujar Ibrahim, Selasa (21/9).
Apalagi rencana usulan tersebut akan masuk dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Mengenai status lahan saat ini masuk dalam tahap proses dengan PT Adindo.
“Rencana ini bukan berbicara kepentingan pribadi. Kita lebih mendengarkan kepentingan orang banyak. Kemaslahatan orang banyak daripada untuk kepentingan golongan atau kelempok tertentu saja,” jelas Ibrahim.
Pemerintah daerah akan tetap berjuang, apapun itu tantangan dan persoalan yang dihadapi. Walaupun harus melalui proses hukum. “Silakan saja. Sebagai negara yang berdemokrasi kita menghargai. Dalam menyampaikan aspirasi, tentunya dengan etika baik, humanis dan tak melanggar aturan dan undang-undang,” harap Ibrahim.
Apabila melanggar undang-undang, tentu nanti prosesnya ke hukum. Menurut Bupati, ada 76 ribu hektare luasan lahan di KTT yang akan diusulkan ke RTRW Provinsi. Luasan tersebut akan masuk wilayah pertanian, pertambakan, pusat pemerintahan, dan pemukiman masyarakat.
“Itu semua dikuasai oleh perusahaan. Inilah yang kita perjuangkan, tidak lain dan tidak bukan semua untuk masyarakat,” tutupnya. (*/mts/uno)
