TARAKAN – Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) menjadi salah satu aset Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), yang akan diserahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan.
Bahkan, sudah ada pembahasan lebih lanjut antara dinas teknis di provinsi dan Tarakan, terkait rencana tersebut. “Sebenarnya ini sudah lama, saat masih awal-awal menjabat. Pak Gubernur dan Wakil Gubernur ingin menyerahkan KKMB ke kita,” terang Wali Kota Tarakan Khairul kepada awak media, Rabu (22/9).
Namun, Pemkot Tarakan masih enggan menerima saat ini. Pertimbangannya, karena kondisi KKMB kurang terawat dengan kerusakan yang terlihat di sejumlah fasilitas. Seperti jalan dan tempat istirahat. Kondisinya, menurut Khairul, jauh berbeda dibandingkan ketika Pemkot Tarakan menyerahkan pengelolaannya kepada Pemprov Kaltara.
“Banyak fasilitas yang rusak di dalam KKMB. Jembatan, jalan, dan tempat istirahat. Jadi jauh berbeda saya lihat waktu diserahkan pertama dari wali kota sebelumnya kepada gubernur sebelumnya,” tuturnya.
Bahkan, mantan Sekretaris Daerah Tarakan ini menilai, lebih baik mengelola lahan di belakang KKMB yang masih milik Pemkot Tarakan. Rencana itupun sedang diwujudkan, dengan membuat fasilitas jalan menuju Kawasan Wisata Laut dan Perikanan (Kawilapi) yang saat ini tengah dilakukan pengerjaan.
Meski demikian, Khairul berharap ada upaya perbaikan KKMB yang dilakukan Pemprov Kaltara sebelum menyerahkan kepada Pemkot Tarakan. Selain persoalan fasilitas yang rusak, Pemkot Tarakan mempertimbangkan gaji karyawan honor yang tidak dianggarkan tahun ini.
Pemkot Tarakan tidak ingin mengambil kebijakan memberhentikan karyawan, karena akan menimbulkan persoalan sosial. “Persoalan kedua masalah gaji tenaga kontrak. Kalau kita ambil di tengah jalan, terus kami belum mengganggarkan itu,” ungkapnya.
Termasuk mempertimbangkan nilai honor yang telah mengikuti standar Pemprov Kaltara. Khairul mengakui, gaji honor Tarakan di bawah dari provinsi. Sementara Pemkot Tarakan juga membutuhkan anggaran untuk pembangunan dan pelayanan publik.
Meskipun pengelolaan KKMB bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD), akan tetapi berdasarkan pengalaman Pemkot Tarakan mengelola sebelumnya. Biaya operasional masih lebih besar dari pendapatan. Akan tetapi, ia menilai masih banyak yang bisa dikembangkan di KKMB. Jika ingin diserahkan, bisa dilakukan tahun depan. (mrs/uno)
