TIDENG PALE – Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah berjalan di Kabupaten Tana Tidung (KTT), diharapkan tidak terjadi learning loss dan learing gap yang dialami peserta didik.
Menurut Bupati KTT IbrahIm Ali, dengan belajar dari rumah (BDR) dapat berdampak terhadap kurangnya pengawasan. Selain itu, kendala kualitas jaringan telekomunikasi pun menjadi salah satu faktor penghambat.
“Permasalahan infrastruktur jaringan telekomunikasi belum tuntas sampai sekarang. Kita tidak sama dengan kabupaten lain, seperti Malinau, Bulungan dan Nunukan,” terang Ibrahim, Kamis (23/9).
Jika peserta didik dihadapkan untuk BDR, hasilnya menjadi tidak efektif. Namun, tidak ada pilihan lain dan harus dijalankan demi kesehatan dan keselamatan bersama. “Meski begitu, saya berterima kasih kepada tenaga pendidik atau guru yang luar biasa. Walaupun, kita dihadapi pandemi Covid-19, tetapi tidak mengurangi semangat tenaga pengajar memberikan pendidikan yang bermutu dan berkualitas kepada anak-anak didik,” ungkap Bupati.
Infrastruktur telekomunikasi menjadi tugas besar bagi pemerintah daerah. Dari 32 desa di Bumi Upuntaka--sebutan lain KTT. Hampir 45 persen daerahnya mengalami blank spot. Artinya, tidak ada jaringan telekomunikasi sama sekali. Seperti di Desa Bebatu Cupa, Tengku Dacing, Desa Sengkong, Menjelutung, Seputuk Belayan Ari, dan Kapuak.
Bupati pun berupaya agar desa-desa tersebut bisa mendapatkan akses telekomunikasi. Bupati telah lakukan pertemuan dengan Kementerian Telekomunikasi dan Informatika, beberapa waktu lalu. Bupati meminta infrastruktur BTS (Base Transceiver Station ) bisa segera direalisasikan.
“Saya seringkali sampaikan kepada staf dan kepala OPD. Yang terbaik dari pemimpin pendahulu kita wajib dipertahankan, tingkatkan menjadi lebih baik, dan itu komitmen kami,” tegas Bupati.
Salah satunya pada sektor pendidikan yang harus ditingkatkan. Sehingga lebih baik dari yang sebelumnya. “Kami akan dicap gagal apabila pelayanan publik dan lain-lain berjalan di tempat,” imbuh Ibrahim.
Semua ini melalui tahapan dan proses. Pemerintah daerah meminta pengertian dukungan dan bantuan, agar rencana kerja dan pembangunan KTT bisa berjalan sesuai rencana. Karena pemda bekerja untuk kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan individu atau golongan.
“Jadi apa pun yang kami kerjakan saat ini, untuk kepentingan masyarakat dan masa depan anak-anak KTT kelak, bukan kepentingan pribadi,” tutup Ibrahim. (*/mts/uno)
