MANAGED BY:
SABTU
16 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 25 September 2021 18:58
Wacana Penggusuran Jadi Polemik
POLEMIK: DPRD Nunukan rapat dengar pendapat dengan para pedagang kuliner di areal Ruko Tanah Merah Liem Hie Djung Nunukan, kemarin (24/9).

WACANA penggusuran terhadap sekitar 21 lapak kuliner di areal Ruko Tanah Merah Liem Hie Djung Nunukan kembali mencuat. 

Perusahaan pengembang PT Sinar Cerah tetap bersikeras untuk mengembalikan lokasi tersebut sebagaimana fungsinya. Berdasarkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan penggunaan kawasannya. Kumuhnya kondisi sekitar lapak dinilai menutup minat penyewa ruko. Sehingga sudah dua kali perusahaan ini melayangkan surat peringatan untuk penggusuran.

Peringatan pertama untuk pembongkaran, ditegaskan perusahaan pengembang PT Sinar Cerah melalui surat Nomor:028/SC-BPP/Pengosongan/VII/2021. Dengan tenggang waktu mulai 18 Agustus-17 September 2021.

Persoalan ini pun sudah ditindaklanjuti DPRD Nunukan, dengan meninjau ke lapangan. Bahkan sempat berdialog dengan perwakilan PT Sinar Cerah, Senin (23/8). 

Akan tetapi, perusahaan justru mengirimkan peringatan kedua dengan surat Nomor 032/SC-BPP/Pengosongan/IX/2021 tertanggal 20 September 2021. Dengan batas waktu hingga 4 Oktober 2021. Kedua surat tersebut ditandatangani Direktur PT Sinar Cerah Herson Hadinata.

Persoalan ini dibawa ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Nunukan, Jumat (24/9). “Kami meminta persoalan penggusuran di tengah pandemi Covid-19 ini bisa dibijaki. Meski ada penarikan retribusi nantinya,” ucap perwakilan pedagang Narotama.

Hal itupun ditanggapi Anggota DPRD Nunukan Andi Krislina. Dia berharap alasan pembongkaran tidak disebabkan adanya desakan lain untuk mencari keuntungan lebih besar. Permasalahan ini menjadi warning bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Karena keberadaan para pedagang kuliner Tanah Merah seakan belum terjangkau.

Pemerintah daerah harus lebih peka melihat persoalan ini dan memiliki antisipasi jangka panjang. Dengan menyiapkan lokasi jualan, agar ketika mediasi buntu, para pedagang tidak kehilangan mata pencaharian.

“Kalau kita berbicara hukum, PT Sinar Cerah menang, karena itu milik mereka. Tapi kita bicara memanusiakan manusia. Kalau mau disingkirkan tanpa solusi, bukankah ini bertentangan dengan kemanusiaan,” terang Krislina. 

Keberadaan pedagang murni inisiatif masyarakat tanpa peran pemkab. Mereka perlahan membangun lapaknya dari hasil keuntungan jualannya. Sejumlah anggota DPRD lain meminta PT Sinar Cerah membijaki persoalan ini. Pengusiran pedagang bukan perkara mudah, apalagi di tengah pandemi.

“Yang terjadi adalah pengusiran, membuat masalah baru dan membunuh ekonomi masyarakat. Kenapa tidak merapikan lapak, membuat komunitas pedagang dengan pengelolaan yang baik,” pinta Anggota DPRD Nununkan Andre.

Anggota DPRD Hamsing menambahkan, pengusiran para pedagang hanya dengan alasan kumuh. Tapi tanpa ada rencana membangun.

“Kasihan para pedagang diabaikan. Beri ruang untuk mereka, tidak besar juga lapaknya. Atur tempat supaya tidak kumuh dan saling menghasilkan,” ujarnya. 

PT Sinar Cerah merupakan perusahaan yang digandeng Pemkab Nunukan untuk pengembangan kawasan Tanah Merah, yang merupakan lahan reklamasi. PT Sinar Cerah dituntut untuk memenuhi kebutuhan sarana perdagangan serta fasilitas lainnya di lahan seluas 73.722 meter persegi dengan nilai investasi Rp 79, 6 miliar.

Kerja sama bertujuan mendaya gunakan aset Pemkab Nunukan, sekaligus menambah PAD (pendapatan asli daerah). Dengan jangka waktu 20 tahun, terhitung sejak bangunan beroperasi.

Perjanjian pembangunan dan pengelolaan Ruko/Pasar dilakukan pada 2005 dengan Nomor: 180/02/649/HK/IV/2005 dan Nomor : 028/SC-BPP/IV/2005. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan PT Sinar Cerah memberikan kontribusi yang akan dievaluasi setiap 3 tahun. Yang dilakukan paling lambat 3 bulan, dengan kenaikan kontribusi maksimal 20 persen. Pembayaran kontribusi dilakukan per tahun dan disetorkan ke kas pemerintah daerah. (*/lik/*/viq/uno)


BACA JUGA

Jumat, 15 Oktober 2021 20:31

Pembangunan TPS3R Bisa Kurangi Sampah

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tidak tinggal diam dengan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:29

Bantuan bagi PKL Disalurkan Bertahap

TARAKAN - Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:27

Pemanfaatan Teknologi Kembangkan Pertanian

TARAKAN – Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Tarakan, Wali…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:25

Penerima Vaksin di Tarakan, Ada Dua Laporan Gejala Sesak Nafas

TARAKAN – Komisi Daerah (Komda) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:21

Dishub Prihatin Kondisi Pelayaran di Nunukan

NUNUKAN – Kepala Dinas Perhubungan Nunukan Abdul Halid mengaku prihatin…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:11

12 Anak Yatim Dapat Bantuan

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Dinas Sosial dan…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:29

Remaja Ngaku Polisi, Lakukan Pemerkosaan di Toilet Umum

NUNUKAN – Remaja berinisial MR (17) diamankan Satuan Unit Kriminal…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:01

Bupati Malinau Penuhi Panggilan ORI Kaltara

TARAKAN - Ombudsman RI Perwakilan Kaltara memanggil Bupati Malinau Wempi…

Kamis, 14 Oktober 2021 20:58

Siswi Hearing ke DPRD Tarakan

BANYAK pelajar yang khawatir akan kebersihan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi,…

Rabu, 13 Oktober 2021 19:59

Tarakan Bisa Jadi Pangkalan Operasi

TARAKAN – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers