TANJUNG SELOR – Program Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, harus benar-benar dikawal dan fokus. Baik pada perizinan, potensi hingga infrastruktur.
Hal itu disampaikan Bupati Bulungan Syarwani, saat memimpin rapat progres percepatan KIPI bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di ruang rapat Bupati Bulungan, Kamis lalu (23/9). Bahkan, target minggu ini progres perkembangan KIPI-Tanah Kuning akan dilaporkan ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves).
“Intinya daerah mencoba menggambarkan terkait kondisi yang ada terkini. Mengenai prosesi perizinan KIPI-Tanah Kuning,” jelas Syarwani. Berkaitan pengelola KIPI, sejatinya bukan daerah yang menetapkan atau merekomendasikan. Melainkan dari Pemerintah Pusat.
Kewenangan pemkab dalam aspek layanan perizinan, akan memfasilitasi semaksimal mungkin. “Komitmen kita dalam pelayanan perizinan, dan tetap berkoridor pada kapasitas kewenangan pemkab,” tutur Syarwani.
Mengenai naiknya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah tahun 2020 saat terbukanya PSN. Diharapkan jangan sampai NJOP menjadi penyebab pembebasan lahan. Berkaitan tata ruang, pemkab sudah menetapkan seluas 10.100 hektare menjadi fokus dalam KIPI.
“Kalau ada penambahan luasan lahan, dealkan dulu dengan tingkat pusat. Sehingga tak salah dalam mengambil langkah kedepannya,” tutur Syarwani.
Dengan hadirnya KIPI, Syarwani meminta kesadaran masyarakat khususnya di Tanah Kuning-Mangkupadi. Karena ada multiplayer efek kedepannya. Peran kepala desa diharapkan terlibat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, mengenai prospek kedepannya.
“Saya mengajak mari bersama-sama jadi pelaku sejarah lahirnya mega proyek PSN yang hadir di Bulungan ini. Sehingga generasi penerus tak menjadi penonton. Namun menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri,” harap Syarwani. (uno2)
