MANAGED BY:
SABTU
16 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 25 September 2021 19:03
BPHTB Jadi Kendala Urus PTSL
PENGURUSAN SERTIFIKAT TANAH: Kantor Pertanahan Tarakan membuka pelayanan bagi masyarakat yang ingin mengurus sertifikat tanah.

TARAKAN – Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi salah satu perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPR). Pada momentum Hari Agraria Nasional dan Tata Ruang (HANTARU), Jumat (24/9). 

Kementerian ATR/BPN mengajak pemerintah daerah untuk dapat memberi keringanan BPHTB. Kepala Kantor Pertanahan Tarakan Agus Sudrajat tidak memungkiri hal tersebut. Agus mengakui BPHTB menjadi kendala bagi masyarakat dalam mengurus Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). Karena ketidakmampuan masyarakat membayar BPHTB. 

“Makanya Kementerian ATR/BPN mengajak para kepala daerah untuk paling tidak meringankan biaya BPHTB itu, atau bahkan menghapuskan,” ujar Agus, Jumat (24/9).  

BPHTB bukanlah biaya yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri. Antara Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, terkait biaya pra sertifikasi PTSL. 

BPHTB dasar pengenaannya yaitu luas tanah dikali Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).  Dengan demikian, jika lokasi tanahnya berada di tempat strategis dan NJOP-nya besar. Maka diperkirakan BPHTB ikut besar.   

Jika BPHTB menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus PTSL. Dimana setiap orang yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan dikenakan pajak. Nilainya bervariasi disesuaikan luas tanah dan NJOP. 

Untuk program PTSL tahun ini, Kantor BPN Tarakan mendapatkan kuota 5 ribu bidang. Untuk pengukuran peta bidang tanah dan 3 ribu bidang penerbitan sertifikat yang tersebar di 13 kelurahan. 

Dari jumlah itu, Kantor BPN Tarakan telah merampungkan pengerjaannya pada 31 Agustus 2021. Sehingga yang dikerjakan saat ini hanya melayani pembuatan sertifikat tanah secara mandiri. 

Agus belum bisa memastikan keberlanjutan program ini di tahun yang akan datang. Akan tetapi, karena Tarakan ditargetkan tahun ini menjadi kota lengkap. Tidak menutup kemungkinan, untuk pembuatan sertifikatnya akan berlangsung sampai tahun 2024. Dari data yang diperolehnya, masih ada sekira 10 ribu bidang tanah yang belum disertifikatkan. (mrs/uno) 


BACA JUGA

Jumat, 15 Oktober 2021 20:31

Pembangunan TPS3R Bisa Kurangi Sampah

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tidak tinggal diam dengan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:29

Bantuan bagi PKL Disalurkan Bertahap

TARAKAN - Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:27

Pemanfaatan Teknologi Kembangkan Pertanian

TARAKAN – Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Tarakan, Wali…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:25

Penerima Vaksin di Tarakan, Ada Dua Laporan Gejala Sesak Nafas

TARAKAN – Komisi Daerah (Komda) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:21

Dishub Prihatin Kondisi Pelayaran di Nunukan

NUNUKAN – Kepala Dinas Perhubungan Nunukan Abdul Halid mengaku prihatin…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:11

12 Anak Yatim Dapat Bantuan

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Dinas Sosial dan…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:29

Remaja Ngaku Polisi, Lakukan Pemerkosaan di Toilet Umum

NUNUKAN – Remaja berinisial MR (17) diamankan Satuan Unit Kriminal…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:01

Bupati Malinau Penuhi Panggilan ORI Kaltara

TARAKAN - Ombudsman RI Perwakilan Kaltara memanggil Bupati Malinau Wempi…

Kamis, 14 Oktober 2021 20:58

Siswi Hearing ke DPRD Tarakan

BANYAK pelajar yang khawatir akan kebersihan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi,…

Rabu, 13 Oktober 2021 19:59

Tarakan Bisa Jadi Pangkalan Operasi

TARAKAN – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers