TIDENG PALE - Mewarnai rencana pembangunan pusat pemerintahan di Kabupaten Tana Tidung (KTT), pro dan kontra dari warga Bumi Upuntaka sebutan lain KTT berdatangan.
Pada hari ini, warga yang tergabung dalam Masyarakat Pro Pembangunan dan Pengunaan Lahan Bundaran (MP3LB) mengatakan sikap dengan menyambangi kantor DPRD jalan Inhutani Tana Tidung, Selasa (29/9).
Ketua DPRD Jamhari, Kepada media ini mengatakan bahwa, semua aspirasi dari warga KTT akan diakomodir dan kemudian akan diteruskan kepada pemerintah. Pada prinsipnya, penyampaian pendapat dimuka umum terjamin secara hukum jadi dipersilahkan.
Adapun, aksi masyarakat yang menamakan diri MP3LB hari ini, merupakan aksi dalam bentuk dukungan kepada pemerintah terkait rencana pembangunan pusat pemerintahan agar tetap berjalan.
"Karena ini juga masyarakat yang menggarap lahan di sekitaran bundaran tidak memiliki izin dan juga melalui SPPT,"kata ketua DPRD Jamhari, saat ditemui dikantornya.
Selain itu, aspirasi mereka sampaikan DPRD sudah menerima. Pada intinya mereka mendukung pemerintah dan setuju untuk tetap dijalankan.
"Kita dari DPRD kalau memang pemkab KTT sudah sesuai dengan prosedur yang ada, misalnya sudah dibebaskan dan diberikan izin pembebasan lahan pada prinsipnya DPRD bersedia untuk back up setiap tahapan dan prosesnya," kata Jamhari.
