TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum bersama Wakil Gubernur Dr Yansen TP, M.Si lakukan pertemuan dengan Ketua Lembaga Adat Dayak Kaltara, beberapa tokoh adat dan ketua adat dari berbagai sub suku di pedalaman, di ruang rapat Kantor Gubernuran, kemarin (28/9).
Dalam pertemuan ini, Ketua Lembaga Adat Dayak Henock Merang meneruskan keluhan masyarakat mengenai nasib tenaga honorer, yang mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK (P3K) di Kaltara.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah yang sudah memberikan satu solusi yaitu P3K. Namun ternyata hal ini dimanfaatkan beberapa oknum luar yang tidak memahami kondisi di pedalaman,” ujarnya.
Senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persekutuan Dayak Lundayeh (PDL) Yefta Bartho. Menurutnya, kondisi daerah pedalaman yang serba terbatas dan kekurangan menyebabkan keadaan putra putri daerah merasa kesulitan. Untuk berkompetisi secara maksimal dengan anak-anak dari luar daerah.
“Kebijakan mengenai seleksi P3K Guru ini sangat mengkhawatirkan masyarakat daerah. Takutnya masyarakat luar yang lulus seleksi ini, justru tidak dapat beradaptasi dengan kondisi di pedalaman dan akhirnya memaksa untuk pindah,” ungkapnya.
Hal tersebut bukanlah sesuatu yang baru. Kerap kali anak-anak daerah luar yang lulus seleksi di Kaltara. Penempatan di daerah pedalaman tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan dan kondisinya serba terbatas dan kekurangan. Hal tersebut merugikan masyarakat pedalaman, khususnya sektor pendidikan yang kerap kali kekurangan tenaga pendidik.
“Jangankan anak dari luar daerah. Bahkan anak-anak yang berada di pusat kota di Kaltara pun belum mampu beradaptasi dengan situasi masyarakat di pedalaman,” jelas Yefta.
Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum memiliki pikiran yang serupa. “Apa yang menjadi keinginan bapak sekalian, itu merupakan keinginan saya juga. Keinginan kita sama, tidak ada keinginan saya itu untuk mengambil PNS dari luar,” ungkapnya.
Ia mengakui, sejak awal tekadnya untuk mengubah status honorer putra putri daerah. Sayangnya hal tersebut bukanlah kewenangan Gubernur, melainkan kewenangan kementerian.
“Insya Allah saya akan bertemu dengan Menteri Pendidikan dan Direktur Jenderal yang menangani hal ini dalam waktu dekat. Saya akan berusaha untuk meneruskan permasalahan ini kepada mereka,” terangnya. (gg/dkispkaltara)
