MANAGED BY:
SENIN
29 NOVEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

PEMERINTAHAN

Rabu, 29 September 2021 21:01
APBD Perubahan Kaltara Disepakati Rp 2,6 Triliun

Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021

DISEPAKATI: Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum (dua dari kanan) didampingi Wakil Gubernur Dr Yansen TP, M.Si, Sekprov H Suriansyah dan Wakil Ketua DPRD Kaltara Andi Akbar, Selasa (28/9).

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Kaltara telah menyepakati perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 sebesar Rp 2,6 triliun. 

Kesepakatan tersebut saat rapat paripurna ke 36 DPRD tahun 2021 tentang Kesepakatan Bersama Perubahan KUA-PPAS Tahun 2021 serta penyampaian  pengantar rancangan nota Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, di Ruang Rapat DPRD, Selasa (28/9). 

Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum mengungkapkan, setelah kesepakatan ini tahap selanjutnya penerbitan surat edaran kepala daerah. Perihal penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Perubahan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). 

Kemudian penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD. “Itu akan disampaikan ke DPRD Kaltara, untuk memperoleh persetujuan bersama,” jelas Gubernur.

Dalam penyusunan perubahan APBD memperhatikan 7 prioritas pembangunan nasional tahun 2021. Pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Lalu, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Termasuk membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Serta memperkuat stabilitas politik, hukum pertahanan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Pemprov Kaltara juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19. Adapun prioritasnya, kata Gubernur, meliputi penanganan kesehatan. Bahkan, untuk penanganan dampak ekonomi, agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan jaring pengaman sosial. 

“Penanganan Covid-19 harus kita fokuskan. Khususnya pemulihan ekonomi di Kaltara, agar dunia usaha tetap berjalan membangkitkan pertumbuhan ekonomi kita,” tuntas Gubernur. (adpim)


BACA JUGA

Sabtu, 27 November 2021 20:18

Jaga Kestabilan Roda Perekonomian

TARAKAN – Wakil Gubernur Kaltara Dr Yansen TP M.Si menghadiri…

Sabtu, 27 November 2021 20:16

Upaya Tingkatkan Swasembada Pangan

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini berupaya…

Sabtu, 27 November 2021 20:15

Antisipasi Bencana dan Konflik Sosial

TARAKAN – Dua agenda digelar Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara, yakni…

Jumat, 26 November 2021 20:12

Perwujudan Transparansi Informasi

NUNUKAN – Dalam upaya lahirkan efisiensi dan efektivitas, dalam proses…

Jumat, 26 November 2021 20:11

Terima Penghargaan Indonesia Awards

JAKARTA - Penghargaan diberikan kepada Gubernur Kaltara Drs H Zainal…

Jumat, 26 November 2021 20:09

Monev Dua Proyek Laboratorium

TANJUNG SELOR – Pengerjaan dua proyek Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara…

Jumat, 26 November 2021 20:08

Gaet Investor Masuk Kaltara

TANJUNG SELOR – Dalam pelaksanaan Summit Investment Forum 2021 oleh…

Kamis, 25 November 2021 20:24

Jalin Kerja Sama dengan Unpad

BANDUNG – Salah satu fokus utama dalam mewujudkan visi dan…

Kamis, 25 November 2021 20:23

Pendapatan Kaltara Cukup Baik

TANJUNG SELOR - Presiden RI, Joko Widodo menekankan percepatan realisasi…

Kamis, 25 November 2021 20:22

Undang Investor Jelajahi Potensi Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers