TIDENG PALE – Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) berupaya maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah( PAD). Salah satunya dengan mengusulkan adanya pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Hal itu disampaikan Wakil Bupati KTT Hendrik saat menggelar konsultasi publik kedua dan seminar draf laporan akhir naskah akademik. Menurut Hendrik, kontribusi PAD pada tahun yang sama hanya 1,81 persen.
Ini yang mengandalkan pendapatan dari dana perimbangan sangat riskan. Karena dana perimbangan diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan dan penggalian. “Upaya meningkatkan PAD, maka ada pemikiran untuk mendirikan BUMD dalam bentuk Perumda (Perusahaan Umum Daerah),” jelas Hendrik, kemarin (1/10).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Pada pasal 26 ayat 1 huruf C menyebutkan, kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan, yang salah satunya hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Mengingat KTT masih sangat mengandalkan penerimaan daerah dari dana perimbangan. Pada tahun 2020, sekitar 90,36 persen pendapatan daerah KTT bersumber dari dana perimbangan kerakyatan berbasis komoditas asli daerah. Bentuk hukum Perumda berorientasi pada pelayananan umum, yang melaksanakan usaha. Sebagai implementasi kewajiban pemda menyediakan barang dan jasa tertentu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (*/mts/uno)
