TIDENG PALE - Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT), saat ini tengah mengenjot terkait pelepasan 400 Ha lahan Hutan Produksi (HP), Hak Guna Usaha (HGU) PT Adindo, untuk dijadikan pusat pemerintahan (puspem).
Mengingat, pada 10 Agustus lalu. Bumi Upuntaka sebutan lain KTT, sudah menginjak usia 14 tahun. Tetapi sampai dengan saat ini belum memiliki pusat pemerintahan yang representatif.
Pemkab KTT, sebelumnya telah mengusulkan lahan tersebut lewat Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan parsial. Lalu, bagimana bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Mengenai hal ini, menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, sampai dengan saat ini masih tahap proses.
"Sudah, itu masih proses," singkat dia, kepada sejumlah awak media. Saat ditemui usai kunjungan ke Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir. Senin (4/10).
Berdasarkan perencanaan pemkab KTT, pada tahun 2022 mendatang, masuk tahapan peletakan batu pertama. Kata Menteri mengenai itu, pihaknya akan berupaya secepatnya.
"Kalau kita pasti dukung penuh. Dan sampai saat ini masih proses. Kita upayakan secepatnya," beber dia.
Menurut menteri, jika berbicara provinsi termuda di Indonesia yaitu Kaltara salah satunya termuat Kabupaten Tana Tidung, maka ini sama dengan berbicara Indonesia masa depan.
"Kalau berbicara proses pusat pemerintahan sebentar lagi selesai. Saya tadi lagi minta ke dirjen-dirjen. Pokoknya secepat deh," ujar Menteri.
Usai melangsungkan agendanya, sekitar pukul 13.54 wita. Rombongan menteri bertolak ke Tarakan untuk melanjutkan perjalanan. Disela kunjungan tersebut diwarnai hujan gerimis, namun antusias untuk tetap melanjutkan agendanya tidak terhambat dan semuanya berjalan dengan aman. (mts)
