TANJUNG SELOR – Peserta Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (CP3K) yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Selor beberapa waktu lalu, dinilai cukup sulit.
Selain standar passing grade yang cukup tinggi, banyak peserta yang umur di atas 35 tahun tidak lulus. Hal ini menjadi keluhan beberapa peserta yang ikut seleksi CP3K. Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan mengatakan, persoalan seperti itu memang kerap terjadi. Namun yang jadi permasalahan, aturan tersebut dibuat oleh Pemerintah Pusat.
Jika melihat dari sisi kebutuhan daerah, Kaltara memiliki kondisi geografis tidak sama dengan daerah lain. Sehingga harus diberikan perlakuan khusus ketika dilakukan seleksi.
“Ini yang kita harapkan. Mudahan bisa disampaikan nanti dan dipresentasikan di Kemenpan-RB (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi),” jelas Yansen, belum lama ini.
Setidaknya, Pemerintah Pusat dapat mengetahui kondisi Kaltara saat ini. Sehingga kebijakan yang diberikan, dengan melihat kondisi daerah. “Untuk seleksi CP3K, kita belum bisa menjawabnya. Karena itu sudah berjalan. Tapi kita akan perjuangkan ke depannya,” ujar Yansen.
Adanya seleksi ini pun dapat dijadikan evaluasi bagi Pemprov Kaltara. Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltara Teguh Henri Sutanto menjelaskan, peserta CP3K masih berkesempatan mengikuti seleksi kedua.
Disdikbud Kaltara pun memberi pembekalan sebelum melaksanakan seleksi kedua. “Kita akan melatih mereka, agar bisa lulus dalam seleksi kedua nanti,” ungkap Teguh.
Menurut Teguh, kebanyakan poin peserta itu tidak penuhi passing grade di Kompetensi Teknis. Sementara pada tes wawancara dan teknik kultur, peserta bisa mencapai rata-rata passing grade. “Ada yang nilainya 400 poin lebih. Tapi tetap saja tak lulus. Harus passing grade secara keseluruhan, tak bisa hanya satu saja yang passing grade,” tutur Teguh.
Ia menilai, yang menjadi kendala peserta yakni kurangnya persiapan. Apalagi, seleksi itu berdasarkan pengalaman mengajar sebagai guru. (fai/uno)
