JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang SH M.Hum menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, di Wisma Antara, Jakarta Pusat, Selasa lalu (5/10).
Hal itu dilakukan untuk mendukung program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dalam bidang Komunikasi dan Informasi Publik. Diharapkan, Antara menjadi media Pemprov Kaltara dalam menyebarkan potensi Kaltara di tingkat nasional bahkan internasional.
“Yang saya tahu berita nasional itu adalah Antara. Karena lingkupnya mungkin keluar negeri. Khusus Kalimantan Utara, selama ini belum banyak orang mengenal provinsi termuda di Indonesia ini,” terang Zainal di ruang rapat redaksi Kantor Antara.
Menurut Zainal, di era digital ini media menjadi instrumen penting dalam mempromosikan potensi suatu daerah. Sehingga ini menjadi wadah untuk mengenalkan pariwisata dan potensi sumber daya alam di Kaltara.
“Salah satu potensi terbesar Kalimantan Utara yang perlu diinformasikan yakni rumput laut. Hasilnya mencapai 600 ton per bulan, kemudian sarang burung Walet,” ungkap Gubernur.
Potensi–potensi yang dimiliki Kaltara tersebut masih dikuasai oleh tengkulak. Bahkan, petani rumput laut juga sangat bergantung dengan kehadiran tengkulak. “Ketika potensi rumput laut ini kita follow up, saya yakin banyak investor yang akan masuk ke Kaltara dan akan mematikan tengkulak-tengkulak ini,” terangnya.
Dengan adanya kerja sama ini, lanjut Gubernur, memberikan dampak positif bagi kemajuan untuk menuju Kaltara yang Berubah, Maju, Sejahtera.
Saat ini LKBN Antara menjangkau kurang lebih 50 persen kabupaten di seluruh Indonesia. Kerja sama dengan Provinsi Kaltara telah berjalan sejak tahun 2014 dengan dua kantor perwakilan, yakni di Tarakan dan Nunukan.
“Rencana kami ke depan, bagaimana provinsi-provinsi yang berada di garis terdepan Republik Indonesia, bisa kami perkuat lebih lanjut,” singkat Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat.
Saat penandatanganan MoU tersebut, turut disaksikan Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Kepala DKISP, serta Kepala Bidang Cipta Karya PUPR-PERKIM. (ahy/dksipkaltara)
