TIDENG PALE – Untuk memudahkan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung (KTT) bersedia menghibahkan lahan untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS).
Asalkan lahan tersebut statusnya milik pemerintah daerah. Menurut Bupati KTT Ibrahim Ali, pemerintah daerah sudah siapkan lahan. Dibangunnya BTS juga untuk pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar bagi masyarakat, berupa telekomunikasi.
Mengenai lahan, Bupati sudah memberitahukan kepada camat dan kepala desa. Agar bisa wakafkan lahan yang menjadi aset pemerintah, sesuai dengan kebutuhan. “Nanti kita akan berikan. Dimana lahan yang menjadi aset desa dan itu diberikan secara gratis. Selanjutnya, provider yang akan mengerjakan,” terang Ibrahim, kemarin (7/10).
Telekomunikasi yang belum lancar di beberapa wilayah KTT, hal tersebut berdampak terhadap semua sektor. Seperti bidang pendidikan, ketika memberlakukan Belajar Dari Rumah (BDR). Membuat peserta didik terhambat mengikuti pelajaran, dikarenakan persoalan jaringan internet yang tidak stabil.
Selain itu, urusan pemerintahan pun berdampak. Sistem input atau penyampaian data dari desa-desa ikut tersendat. “Pasti berdampak pada urusan pemerintahan. Tentunya ini kita berbicara dari 7 misi dari 10 program kita. Salah satunya KTT digital,” jelas Bupati.
KTT digital ini, lanjut Ibrahim, konsepnya nanti semua laporan akan terintegrasi. Jadi kepala desa yang mungkin dari Tengku Dacing, Kecamatan Tana Lia yang terpisah dengan pemkab. Tidak perlu lagi pencairan SP2 dan lain-lain dengan datang membawa fisik laporan. Cukup dengan menggunakan aplikasi yang langsung terkoneksi dengan BPKAD dan lain-lain.
Ke depannya pemkab akan punya konsep Mall Pelayanan Terpadu. Konsepnya, sistem yang terintegrasi dengan digitalisasi terkoneksi terhadap jaringan telekomunikasi.
Bupati pun memberikan apresiasi terhadap kunjungan Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam Marsma TNI Dr Sigit Priyono. Pada prinsipnya, pemkab akan memberikan fasilitas sesuai kebutuhan.
“Ada beberapa wilayah di KTT yang blank spot atau tidak terjangkau sinyal telekomunikasi,” ujar Bupati. Seperti di Desa Tengku Dacing, Kecamatan Tana Lia, Desa Sesayap Selor, dan Desa Maning, Kecamatan Betayau.
Persoalan telekomunikasi di KTT pun akan ditindaklanjuti Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam. (*/mts/uno)
