MANAGED BY:
SABTU
16 OKTOBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Kamis, 14 Oktober 2021 21:01
Bupati Malinau Penuhi Panggilan ORI Kaltara
KOORDINASI: Bupati Malinau Wempi W Mawa (empat dari kiri) usai memaparkan visi misi kepada Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Rabu (13/10).

TARAKAN - Ombudsman RI Perwakilan Kaltara memanggil Bupati Malinau Wempi W Mawa, kemarin (13/10). Dalam pertemuan itu, Bupati diminta memaparkan kembali visi dan misinya, terutama terkait pelayanan publik. 

“Visi misi pelayanannya yang kami koreksi, terkait desa mahasiswa. Jadi, setiap satu desa ada warganya yang dibiayai kabupaten selama jadi mahasiswa. Bukan mahasiswa tak mampu atau berprestasi, tapi memang khusus dari satu desa,” jelas Ketua  Ombudsman RI Perwakilan Kaltara Ibramsyah Amirudin. 

Menurutnya program bupati yang baru menjabat ini sudah bagus, hanya ada beberapa catatan yang ia sampaikan. Contohnya, honorer di sekretariat harus punya seragam khusus. Hal tersebut untuk membedakan honor dan pegawai negeri. Sehingga pegawai yang tidak memiliki kewenangan, bisa terpisahkan dan memperpendek urusan. 

Selain itu, masa jabatan Bupati yang pendek sekitar 3 tahun lebih ada kemungkinan pekerjaan atau visi misinya tidak bisa maksimal dikerjakan. Ia meminta Bupati lebih mensosialisasikan program kerjanya ke masyarakat. 

“Kepala daerah yang masa jabatannya lima tahun saja mungkin bisa terwujud, tetapi tidak maksimal. Apalagi yang dibawah 3 tahun ini,” tutur Ibramsyah. 

Ibramsyah pun menyebut, jika ada jalan yang rusak namun masyarakat tidak mengetahui status jalan milik kabupaten, provinsi atau negara. Sehingga status jalan pun harus disosialisasikan, agar masyarakat tidak menganggap pemerintah daerah lepas tangan. Pihaknya hanya melihat dan mendukung semua program pemerintah. 

Tinggal nantinya memberikan catatan, yang harus dikoreksi untuk program yang sedang dijalankan. Sebelum ini, kepala daerah Bulungan dan Tarakan juga sudah memenuhi panggilan Ombudsman. Setelah Malinau, berarti tinggal Nunukan dan Provinsi Kaltara yang akan diminta menyampaikan visi misinya terkait pelayanan publik. 

“Mudahan bisa terpenuhi dalam waktu dekat. Nanti bentuknya pemanggil khusus. Cara ini sebagai inovasi, agar kepala daerah memiliki semangat baru,” ujarnya. 

Sebenarnya, pihaknya juga menerima keluhan dari masyarakat Malinau dan sudah disampaikan ke Bupati. Namun, itu masih non laporan untuk menyesuaikan kewenangan kepala daerah. Laporan terkait honorer tetap diterima, untuk meminta klarifikasi sesuai dengan fakta. Hal tersebut untuk memastikan masyarakat tidak ada kekhawatiran atau ketakutan. 

“Keluhannya terkait yang non PNS itu, banyak diberhentikan karena masa kontraknya habis. Sebenarnya bukan kebijaksana bupati ini, tetapi kebijakan di akhir masa jabatan kepala daerah yang lama,” beber Ibramsyah. 

Sementara itu, Bupati Malinau Wempy W Mawa mengatakan Ombudsman hanya meminta beberapa penjelasan secara konkrit. Kebijakan pelayanan yang dilakukan di Malinau. Informasi yang disampaikan, salah satunya melakukan hal yang lebih baik melalui pelayanan organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Malinau. 

“Saya sampaikan tentang visi misi dan program inovatif dari Kabupaten Malinau, yang akan kami kerjakan bagi masyarakat Malinau. Kalau Ombudsman konsentrasi pada pelayanan publik,” tuturnya. 

Sudah dipaparkan dan diakuinya pemda berkomitmen untuk membangun daerah. Yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ia pun meminta Ombudsman bisa melakukan pengawalan dan penilaian. 

“Saya sudah pernah bertemu beliau (Ibramsyah). Saat saya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Malinau. Ada beberapa hal penting yang disampaikan, setelah beliau melakukan peninjauan lapangan secara mendadak,” ujar Wempy. 

Menurutnya menjalankan catatan Ombudsman tidak mudah, terlebih lagi berkaitan pelayanan publik. Beberapa catatan yang menjadi tugas rumah dari Ombudsman, seperti menjaga protokol kesehatan (prokes) dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. 

Prokes itu jadi salah satu standar, masyarakat bisa mendapatkan akses, informasi yang cepat. Sehingga tidak menimbulkan proses yang lambat. “Jangan sampai pada saat masyarakat perlu, petugas pelayanan tidak ada. Itu jadi perhatian agar pelayanan ke depannya jadi lebih baik,” tutupnya. (sas/uno)


BACA JUGA

Jumat, 15 Oktober 2021 20:31

Pembangunan TPS3R Bisa Kurangi Sampah

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan tidak tinggal diam dengan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:29

Bantuan bagi PKL Disalurkan Bertahap

TARAKAN - Bantuan tunai untuk pedagang kaki lima (PKL) dan…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:27

Pemanfaatan Teknologi Kembangkan Pertanian

TARAKAN – Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Tarakan, Wali…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:25

Penerima Vaksin di Tarakan, Ada Dua Laporan Gejala Sesak Nafas

TARAKAN – Komisi Daerah (Komda) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:21

Dishub Prihatin Kondisi Pelayaran di Nunukan

NUNUKAN – Kepala Dinas Perhubungan Nunukan Abdul Halid mengaku prihatin…

Jumat, 15 Oktober 2021 20:11

12 Anak Yatim Dapat Bantuan

TARAKAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan melalui Dinas Sosial dan…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:29

Remaja Ngaku Polisi, Lakukan Pemerkosaan di Toilet Umum

NUNUKAN – Remaja berinisial MR (17) diamankan Satuan Unit Kriminal…

Kamis, 14 Oktober 2021 21:01

Bupati Malinau Penuhi Panggilan ORI Kaltara

TARAKAN - Ombudsman RI Perwakilan Kaltara memanggil Bupati Malinau Wempi…

Kamis, 14 Oktober 2021 20:58

Siswi Hearing ke DPRD Tarakan

BANYAK pelajar yang khawatir akan kebersihan lingkungan sekitarnya. Akan tetapi,…

Rabu, 13 Oktober 2021 19:59

Tarakan Bisa Jadi Pangkalan Operasi

TARAKAN – Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers