NUNUKAN – Beredar kabar Pemerintah Malaysia membuka blockade terhadap jalur pelayaran internasional rute Tawau Sabah – Nunukan. Pasca setahun lockdown dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19.
Kabar tersebut beredar dibarengi dengan adanya selebaran berisi izin pembenaran rentas negeri/Lintas Provinsi. Yang dikeluarkan Ketua Menteri Sabah di Media Sosial, sejak 13 Oktober 2021. Selebaran dengan logo Sabah Maju Jaya tersebut mengumumkan capaian vaksinasi oleh Gugus Tugas Covid-19 Malaysia (CITF), telah melebihi 70 persen. Atas dasar tersebut, otoritas setempat menyetujui kegiatan perlintasan antar wilayah di seluruh negeri mulai 14 Oktober lalu.
Kerajaan Negeri juga merestui adanya rentas negeri/Lintas batas dalam negeri, mulai 01 November mendatang. Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya (Pensosbud) Konsulat RI di Tawau Malaysia Emir Faisal mengatakan, banyak yang salah memahami selebaran yang dikeluarkan Ketua Menteri Sabah.
“Banyak yang salah mengartikan dan salah paham. Maksud dari selebaran itu, pergerakan antar daerah dan provinsi dalam negeri saja yang dibenarkan atau dibolehkan. Belum ada pembenaran untuk yang internasional atau luar negara,” terangnya, Selasa (19/10).
Meski ada pembolehan untuk WNA masuk ke Malaysia, khususnya Negeri Sabah. Otoritas setempat memberlakukan aturan sangat ketat. Salah satu kategori WNA yang boleh masuk Sabah, yakni suami istri yang memiliki izin tetap tinggal di Malaysia.
“Karena pelabuhan Tawau masih tutup, yang boleh masuk sesuai SOP itu, dapat menggunakan pesawat udara via Kuala Lumpur. Tapi kalau turis atau lawatan sosial bebas visa, belum boleh,” ungkapnya.
Lebih lanjut Emir mengatakan, pada 21 Oktober nanti, Pemerintah Malaysia akan membuka sementara pelabuhan Tawau. Akan tetapi, hal tersebut bukan diperuntukkan bagi umum. Melainkan untuk deportasi bagi 197 Warga Negara Indonesia (WNI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang telah selesai menjalani proses hukumannya di Depot Imigresen Tawau (DIT).
Berdasarkan SE Satgas Nomor 14 tahun 2021, Pelabuhan Nunukan dibuka untuk WNI melakukan perjalanan ke luar negeri. Namun tidak otomatis Pelabuhan Tawau dibuka. Karena sampai saat ini, belum ada pengumuman resmi mengenai pembukaan pelabuhan.
“Pelabuhan dibuka hanya untuk keperluan deportasi dan pemulangan WNI stranded atas permintaan KRI Tawau,” tegas Emir.
Saat ini KRI Tawau tengah melakukan uji Polymerase Chain Reaction (PCR) sebagai pengendalian penyebaran wabah Covid-19, sebelum kepulangan para deportan. Para WNI/PMI yang ingin dipulangkan diberikan vaksinasi jenis Pfizer 2 dosis untuk dewasa dan 1 dosis anak anak. Mereka berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Kaltim, Kaltara, NTT, NTB, Sulawesi dan Jawa Timur.
Keseluruhan WNI/PMI yang akan dideportasi telah melalui proses verifikasi dan pendataan, serta telah diterbitkan Surat Perjalanan Laksana Pasport (SPLP). Terpisah, Sub-Koordinator Perlindungan dan Penempatan UPT BP2MI Nunukan, Arbain mengakui, sudah melakukan persiapan matang dalam penanganan PMI deportan.
BP2MI bersama TNI/Polri juga Satpol PP telah berbagi tugas dan peran. Termasuk menyiapkan PCR mobile dan PCR portable, untuk pengecekan ulang kesehatan para PMI yang akan dideportasi melalui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan, pada 21 Oktober nanti.
“Secara umum, tidak ada yang berbeda dengan penanganan sebelumnya. Deportan tetap akan menjalani PCR dan diisolasi terpusat selama 5 x 24 jam di Rusunawa. Yang beda, selama ini sample swab dikirim ke Tarakan atau Surabaya. Kini RSUD Nunukan sudah memiliki alat sendiri. Hasilnya bisa cepat didapat dan penanganan lebih maksimal,” bebernya.
Arbain mengatakan, ada lebih 1.400 WNI yang akan dipulangkan melalui pelabuhan Tunon Taka jelang akhir tahun. Terdiri dari 650 pelajar repatriasi, 150 PMI repatriasi yang sudah habis masa kontrak kerjanya, dan WNI deportasi dari Kota Kinabalu sekitar 447 orang, dan Tawau 197 orang.
