TANJUNG SELOR – Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan PT Fortescue Future Industries Pty Ltd (FFI) sebagai investor yang berinvestasi di PLTA Sungai Kayan, masih tengah dilakukan.
Bahkan, FFI saat ini telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU), selanjutnya akan lakukan perjanjian kerja sama. Demikian hal tersebut diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara Risdianto.
Meski sudah MoU, Risdianto mengakui belum mengetahui proses pembangunan PLTA Sungai Kayan secara detail. Pasalnya, ada PT Kayan Hidro Energi (KHE) yang juga berinvestasi untuk pembangunan PLTA Sungai Kayan.
“Rencana detail PLTA saya kurang tahu. Bisa saja dilakukan Business to Business dengan PT KHE,” terang Risdianto, Rabu (20/10). Secara faktual pun masih belum ada konstruksi untuk pembangunan di lokasi PLTA. Bisa saja dilakukan kolaborasi atau konsorsium antar perusahaan. “Kalau harapan kita tentunya bagaimana PLTA ini bisa cepat dibangun di Kalimantan Utara,” harap Risdianto.
Terkait perizinan, untuk PT KHE memiliki izin lokasi. Di mana membangun lima konstruksi bendungan di Sungai Kayan. Izin lokasi diberikan Pemkab Bulungan. Untuk PT KHE ini, masih terkendala Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Namun Pemprov Kaltara tidak memiliki kewenangan, menerbitkan itu. Karena kewenangan IPPKH ada di Pemerintah Pusat. Apalagi, banyak kepengurusan perizinan yang diambil alih oleh pusat.
“Dulu untuk IPPKH kita memberikan rekomendasi. Tapi sekarang ini kita tak memiliki wewenang,” imbuhnya. Meskipun, PT KHE tinggal satu izin yakni IPPKH dan FFI baru memulai. Namun, DPMPTSP Kaltara memberikan peluang sebesar-besarnya terhadap seluruh investor, untuk berkontribusi dalam investasi di Kaltara. (fai/uno)
