MANAGED BY:
SENIN
29 NOVEMBER
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

KALTARA

Sabtu, 23 Oktober 2021 21:36
Penetapan Penerima Beasiswa KTT Cerdas Dikeluhkan, Dinilai Kurang Adil
Ilustrasi

TIDENG PALE – Salah seorang pendaftar untuk Beasiswa KTT Cerdas mengeluhkan kurang transparansinya Dewan Pendidikan dalam penyaluran tersebut. 

Berdasarkan Surat keputusan Nomor 002/DP-KTT/SK/VIII/2021, tentang petunjuk teknis pemberian beasiswa bagi mahasiswa KTT tahun 2021. Pada ketentuan beasiswa, di poin C disebutkan penerima beasiswa diprioritaskan untuk mahasiswa bagi keluarga kurang mampu. Sementara di poin D, anak dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), BUMN/BUMD/anggota TNI/Polri dan anggota DPRD yang masih aktif tidak diprioritaskan. 

“Dewan Pendidikan KTT kurang adil dalam menetapkan beasiswa,” ucap salah seorang mahasiswa yang enggan namanya dikorankan. Pasalnya, dalam aturan sudah tertuang sangat jelas bahwa beasiswa diprioritaskan bagi keluarga kurang mampu. 
“Saya masuk dalam kriteria itu, tapi malah tidak mendapatkan beasiswa. Anehnya, beberapa teman saya bila dilihat finansialnya bisa dikatakan mampu. Karena profesi orang tuanya guru. Teman saya itu dapat beasiswa, sementara saya tidak terakomodir,” kesalnya. 

Bila dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), dia meyakini nilainya lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan temannya yang mendapatkan beasiswa tersebut. Dewan Pendidikan KTT disinyalir mengambil keputusan dalam menetapkan penerima beasiswa tidak adil. 

Untuk meminta tanggapan, dirinya menghubungi melalui kanal media sosial milik Dewan Pendidikan. Akan tetapi, belum mendapatkan jawaban atau titik terang. Dia berharap, adanya keadilan tanpa memandang status dalam setiap keputusan. Mengingat Beasiswa KTT Cerdas sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan jenjang pendidikan. “Keluarga saya benar-benar ekonomi lemah. Jadi mohon kebijakan, agar kiranya ini menjadi evaluasi,” harapnya. 

Mengenai hal tersebut, Bupati KTT Ibrahim Ali mengatakan, pemerintah daerah menghargai Dewan Pendidikan untuk menyelesaikan itu. “Kita menghargai itu, secara administrasi dan verifikasi. Silakan Dewan Pendidikan selesaikan,” ujar Bupati. 

Jika memang Dewan Pendidikan menilai pendaftar tersebut belum memenuhi syarat, maka pemerintah daerah tidak akan intervensi. “Kalau Dewan Pendidikan katakan tidak penuhi syarat, tidak mungkin saya intervensi itu. Dewan Pendidikan itukan berdiri sendiri,” jelas Ibrahim. (*/mts/uno)


BACA JUGA

Minggu, 22 November 2015 19:15

Perang Proksi Ancaman Warga Kaltara

<p style="text-align: justify;"><strong>TANJUNG SELOR</strong> &ndash;…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers