NUNUKAN – Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Kabudaya mengirimkan surat, berisi permohonan untuk memberlakukan syarat bebas narkoba bagi para pamong desa. Yang akan disusun menyusul selesainya pagelaran Pilkades 2021.
Koordinator Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Kabudaya Arianti mengatakan, surat yang ditujukan kepada Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid diharapkan sebagai edukasi dan ultimatum. Bagi para calon aparatur desa sebagai abdi Negara agar bersih narkoba.
“Dasar dan motivasi permohonan adalah bentuk keprihatinan sekaligus kepedulian kepada daerah ini. Tujuannya untuk menjaga keamanan,” ujarnya, Senin (25/10).
Arianti menegaskan, salah satu penghambat besar terhadap SDM dan perilaku moral di wilayah perbatasan RI – Malaysia ini, penyalahgunaan narkoba. Narkoba menjadi penghambat sistem kemajuan pembangunan desa.
Jika syarat tersebut diberlakukan, maka perkembangan dan kemajuan desa bakal lebih aman. Bahkan berjalan dalam koridor aturan yang berlaku .
“Khususnya untuk menjaga masa depan generasi-generasi kita saat ini, agar bebas dari narkotika,” imbuhnya.
Menanggapi surat Aliansi Masyarakat Anti Narkoba Kabudaya, Kepala BNNK Nunukan Kompol Sunarto mengaku sangat mendukung yang dilakukan Aliansi tersebut. “Prinsip kegiatan itu, BNNK Nunukan mendukung dalam deteksi dini bagi aparatur negara. Termasuk Pamong Desa sebagai langkah menuju Kaltara Bersinar yaitu Bersih Narkoba,” tuturnya.
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2021 di Kabupaten Nunukan telah usai digelar pada 18 Oktober lalu. Pagelaran demokrasi kecil ini dilaksanakan di 210 desa pada 15 kecamatan. Dari jumlah keseluruhan desa di Kabupaten Nunukan sebanyak 232 desa. Sekitar 1.004 petugas keamanan diterjunkan untuk mengamankan Pilkades di perbatasan RI – Malaysia, dengan jumlah peserta sebanyak 527 orang ini. Pelantikan para Kades terpilih akan dilaksanakan pada Desember mendatang. (*/lik/*/viq/uno)
