TANJUNG SELOR – Dalam upaya pengamanan informasi di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kaltara menggelar sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi (JKS) dan aplikasi Selection se-Kaltara, Rabu pekan lalu (27/10).
Sosialisasi JKS dan aplikasi Selection se-Kaltara tersebut dibuka Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah melalui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKISP Kaltara H Iskandar, di Hotel Grand Pangeran Khar, Tanjung Selor.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, baik di lingkup Pemprov Kaltara maupun kabupaten dan kota, tidak luput dari pertukaran data dan informasi. Hal itu sangat rentan terhadap kebocoran dan penyalahgunaan. Bahkan, seringkali menimbulkan kerugian, baik materiel maupun non materiel bagi pemilik data dan informasi.
Makanya, dibutuhkan pola hubungan komunikasi agar terwujud keamanan informasi. “Semoga kegiatan ini menjadi momentum perubahan etos kerja ASN (Aparatur Sipil Negara) Pemprov Kaltara. Yang mengedepankan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Iskandar.
Salah satu cara pengamanan data dan informasi elektronik melalui aplikasi secure file. Yang merupakan karya anak bangsa dari BSSN (Badan Siber Sandi Negara) yaitu aplikasi Selection. Aplikasi tersebut berfungsi sebagai aplikasi pengaman file dokumen elektronik kedinasan dengan jaminan kerahasian, keutuhan, serta ramah pengguna (user friendly).
“Mengingat pentingnya kesadaran akan keamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka diharapkan pejabat administrator dan pengawas, mampu mendorong setiap ASN memiliki kesadaran mengenai keamanan informasi,” harapnya.
Kepala Bidang (Kabid) Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara Sitti Asridah mengatakan, tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk meningkatkan kesadaran keamanan informasi bagi ASN. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengenalkan aplikasi Selection sebagai penunjang pengaman data dan informasi elektronik.
“Keamanan informasi dan data dalam hal bekerja sangat penting. Di dalam transformasi data dan informasi, tentunya perlu kita perhatikan terkait masalah keamanannya,” ungkapnya.
Jumlah seluruh peserta sosialisasi sebanyak 50 orang dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kabupaten/kota di Kaltara. Peserta yang hadir mengikuti sosialisasi merupakan pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemprov Kaltara dan Pemerinah Kabupaten/Kota, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika dari kabupaten/kota di Kaltara. (dkisp-kaltara)
