MANAGED BY:
SELASA
18 JANUARI
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 09 November 2021 11:10
Polda Kaltara Bidik Mafia Tanah, Selidiki Pelanggaran Pengurusan Sertifikat
ilustrasi

Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Utara (Kaltara) menindaklanjuti kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATN BPN) dengan Polri, dalam pemberantasan mafia tanah.

 

TARAKAN–Di Polda Kaltara saat ini sudah ada beberapa penyelidikan yang dilakukan terkait kasus mafia tanah. Direktur Reskrimum Polda Kaltara, Kombes Pol Jon Wesly Aryanto menjelaskan, meskipun kerja sama dilakukan dengan Kementerian ATR BPN, bisa juga dimungkinkan ada oknum dari BPN di daerah yang diduga terlibat. Dia khawatir akan adanya oknum tersebut.

"Kalau terlibat (oknum di BPN), tetap kami proses, sama halnya juga masyarakat. Ini kan supaya ada efek jera bagi pelaku. Apalagi, Kaltara ini kota yang baru berkembang dan baru jadi provinsi. Seperti di Bulungan ada orang yang miliki tanah, tapi sejak dulunya tidak pernah diurus suratnya. Jadi, banyak sekali permasalahan tumpang tindih tanah," tegasnya, Senin (8/11).

Ditambahkan, permasalahan tumpang tindih tanah ini yang membuat mafia tanah masuk dan memanfaatkan situasi dengan modus membantu pengurusan sertifikat tanah. Kerja sama dengan BPN juga banyak nantinya dalam proses penyidikan. Salah satunya, mengecek proses keabsahan dan pengembalian batas.

Kerja sama ini juga nantinya harus benar-benar dilaksanakan dengan BPN, sebagai langkah untuk membuat penyelidikan menjadi jelas dengan BPN sebagai ahli. Saat ini, pihaknya juga melakukan banyak penyelidikan. "Banyak yang kami tindak lanjuti dan sekarang dalam penyelidikan semua. Kalau sudah proses penyidikan, akan kami ekspose dan tinggal naik ke penyidikan," ungkapnya.

Mesti tidak menyebut kabupaten kota di Kaltara bagian mana yang sudah masuk penyelidikan Polda Kaltara, Jon menyebut, semua kabupaten kota memiliki potensi terjadinya pelanggaran dalam pengurusan sertifikat tanah. Terutama yang berkaitan dengan mafia tanah. "Di setiap kabupaten kota ada (potensi). Tapi, kalau yang besar nanti ditangani Polda Kaltara. Sebentar lagi naik ke proses penyidikan," bebernya. (sas/far/k8)

 



BACA JUGA

Senin, 17 Januari 2022 20:28

Kondisi Jalan Memprihatinkan

TIDENG PALE – Kondisi jalan memprihatinkan menuju Desa Seputuk, Kecamatan…

Senin, 17 Januari 2022 20:24

Realisasi Pembentukan DOB Tanjung Selor, Masih Terkendala Moratorium

TANJUNG SELOR – Pemerintah Pusat masih lakukan moratorium terhadap pemekaran…

Senin, 17 Januari 2022 20:22

2 Unit Mobil Belum Dievakuasi

TANJUNG SELOR - Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanjung…

Senin, 17 Januari 2022 20:18

Bawa Amanah dari Mabes AD

TANJUNG SELOR - Menjabat sebagai Komandan Korem (Danrem) 092/Maharajalila Brigjen…

Minggu, 16 Januari 2022 20:02

Unjuk Rasa di Tarakan Tahun Lalu Meningkat

TARAKAN - Kegiatan unjuk rasa (unras) yang dilakukan masyarakat maupun…

Minggu, 16 Januari 2022 20:02

Angkutan Udara Perintis ke Perbatasan Nunukan-Malaysia Berlanjut

TARAKAN – Pemerintah Pusat melanjutkan program subsidi angkutan udara perintis…

Minggu, 16 Januari 2022 20:01

Manfaatkan Wilayah Perairan Tarakan

TARAKAN - Wilayah Tarakan yang dikelilingi perairan menjadi indikasi beredarnya…

Minggu, 16 Januari 2022 20:00

Pasca Tenggelamnya Kapal Barang di Salimbatu, Dua Orang Jalani Pemeriksaan

TANJUNG SELOR – Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas II Tanjung…

Minggu, 16 Januari 2022 19:59

Kebakaran di Tanjung Selor, Kerugian Ditaksir Rp 1 Miliar

WARGA di Jalan Sengkawit Tanjung Selor dikejutkan dengan kebakaran yang…

Sabtu, 15 Januari 2022 20:32

DPRD Bulungan dan Kaltara Harus Turun ke Lapangan

TANJUNG SELOR – Adanya dugaan pelanggaran di PT Tubindo, yang…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers