MANAGED BY:
SENIN
08 AGUSTUS
UTAMA | BENUANTA | PEMERINTAHAN | PARLEMENTARIA | KALTARA | EKONOMI | KOMBIS | OLAHRAGA

UTAMA

Selasa, 09 November 2021 11:10
Polda Kaltara Bidik Mafia Tanah, Selidiki Pelanggaran Pengurusan Sertifikat
ilustrasi

Direktorat Reskrimum Polda Kalimantan Utara (Kaltara) menindaklanjuti kerja sama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATN BPN) dengan Polri, dalam pemberantasan mafia tanah.

 

TARAKAN–Di Polda Kaltara saat ini sudah ada beberapa penyelidikan yang dilakukan terkait kasus mafia tanah. Direktur Reskrimum Polda Kaltara, Kombes Pol Jon Wesly Aryanto menjelaskan, meskipun kerja sama dilakukan dengan Kementerian ATR BPN, bisa juga dimungkinkan ada oknum dari BPN di daerah yang diduga terlibat. Dia khawatir akan adanya oknum tersebut.

"Kalau terlibat (oknum di BPN), tetap kami proses, sama halnya juga masyarakat. Ini kan supaya ada efek jera bagi pelaku. Apalagi, Kaltara ini kota yang baru berkembang dan baru jadi provinsi. Seperti di Bulungan ada orang yang miliki tanah, tapi sejak dulunya tidak pernah diurus suratnya. Jadi, banyak sekali permasalahan tumpang tindih tanah," tegasnya, Senin (8/11).

Ditambahkan, permasalahan tumpang tindih tanah ini yang membuat mafia tanah masuk dan memanfaatkan situasi dengan modus membantu pengurusan sertifikat tanah. Kerja sama dengan BPN juga banyak nantinya dalam proses penyidikan. Salah satunya, mengecek proses keabsahan dan pengembalian batas.

Kerja sama ini juga nantinya harus benar-benar dilaksanakan dengan BPN, sebagai langkah untuk membuat penyelidikan menjadi jelas dengan BPN sebagai ahli. Saat ini, pihaknya juga melakukan banyak penyelidikan. "Banyak yang kami tindak lanjuti dan sekarang dalam penyelidikan semua. Kalau sudah proses penyidikan, akan kami ekspose dan tinggal naik ke penyidikan," ungkapnya.

Mesti tidak menyebut kabupaten kota di Kaltara bagian mana yang sudah masuk penyelidikan Polda Kaltara, Jon menyebut, semua kabupaten kota memiliki potensi terjadinya pelanggaran dalam pengurusan sertifikat tanah. Terutama yang berkaitan dengan mafia tanah. "Di setiap kabupaten kota ada (potensi). Tapi, kalau yang besar nanti ditangani Polda Kaltara. Sebentar lagi naik ke proses penyidikan," bebernya. (sas/far/k8)

 


BACA JUGA

Senin, 08 Agustus 2022 10:51

Di Tarakan, Pemohon Warga Tidak Mampu Membludak

TARAKAN - Pemkot Tarakan menambah kuota afirmasi dalam Penerimaan Peserta…

Senin, 08 Agustus 2022 10:46
Pemkab Bulungan Masih Mendata

Nasib Honorer Mengambang, Masih Tunggu Arahan Lanjutan dari Pemerintah Pusat

Pemkab Bulungan masih mendata jumlah tenaga honorer yang ada saat…

Minggu, 07 Agustus 2022 14:16

Pendapatan APBN Alami Kenaikan

TANJUNG SELOR - Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I,…

Minggu, 07 Agustus 2022 14:03

Katanya Kuota Melimpah, Antrean Mengular, DPRD Minta Dinas Terkait Turun ke Lapangan

Antrean mengular sepanjang ruas Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, masih sulit…

Sabtu, 06 Agustus 2022 21:07

Inginkan Masa Penahanan di Lapas Tarakan

TANJUNG SELOR – Agenda persidangan perkara ilegal mining dengan terdakwa…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:52

Barang Bukti Ilegal Dibakar

NUNUKAN – Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas I Tarakan Wilayah…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:47

Sementara hanya 2 Saksi

TANJUNG SELOR - Sidang perkara ilegal mining dengan terdakwa Hasbudi,…

Jumat, 05 Agustus 2022 20:45

Waspadai Kosmetik Ilegal, Temukan 1.740 Produk Tanpa Izin Edar

TARAKAN – Masyarakat agar lebih waspada dalam pembelian kosmetik. Apalagi…

Kamis, 04 Agustus 2022 20:57
4 Bulan, Sudah 47 Kg Sabu Asal Malaysia Diamankan di Nunukan

3 Kurir Sabu di Nunukan Terancam Hukuman Mati

NUNUKAN – Tiga orang kurir narkotika golongan I jenis sabu,…

Kamis, 04 Agustus 2022 20:55

Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov Kaltara, Terduga Terlapor Belum Diperiksa

TANJUNG SELOR – Terjadinya dugaan jual beli jabatan di lingkup…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers