TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan membuka layanan bagi masyarakat yang mengeluhkan sertifikat vaksin belum diterbitkan.
Bertempat di Gedung Gadis Pemprov Kaltara, layanan dibuka sejak pagi pukul 08.00-15.00 Wita, Senin (8/11). Layanan yang ditangani berupa nomor tiket ganda, Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ditemukan, sertifikat vaksin belum terbit dan keluhan lainnya.
Masyarakat hanya diminta membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan kartu vaksin, untuk dapat dilayani petugas. Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kaltara Agust Suwandy mengaku, berupaya menyelesaikan permasalahan sertifikat yang belum keluar di aplikasi PeduliLindungi ataupun tidak diinput.
“Masalahnya, ketika waktu vaksin jaringan atau NIK yang bermasalah atau ada tiket vaksin yang ganda. Jadi kejadian seperti ini kita alami saat vaksinasi. Ketika data mau diinput, ternyata NIK tidak tervalidasi,” jelasnya, Senin (8/11).
Bahkan, ada beberapa id card ganda. Misalnya, saat pendaftaran vaksinasi, ketika NIK telah diinput, maka akan keluar e-tiket. E-tiket setiap orang berbeda-beda. Namun didapati e-tiket ganda, yang mana sudah ada nama orang lain.
“Selain itu permasalahan jaringan seperti di daerah yang susah akses internet, sering ditunda inputnya. Sehingga saat memerlukan sertifikat itu tidak muncul,” tuturnya.
Terhadap data yang tidak diinput, pihaknya bisa langsung input di lokasi. Namun, apabila NIK belum ditemukan, pihaknya harus memvalidasi melalui Disdukcapil. “Setelah NIK tervalidasi nanti kami inputkan. Tetapi, jika masalahnya pada e-Tiket ganda, perlu waktu. Karena pengurusan di pusat, kami harus kirimkan email, ada generalisasi nanti di update ulang,” ujarnya.
Di hari pertama pelayanan ini, sebanyak 215 orang dilayani. Untuk pelayanan pada NIK, hanya sekitar 5 orang. Namun untuk masalah input dan belum muncul di PeduliLindungi, termasuk yang sertifikatnya sudah terbit tetapi belum download sebanyak 210 orang.
“Masih akan berlanjut besok (hari ini, Red). Kita lihat berapa banyak. Kita tetap membuka layanan ini,” imbuhnya.
Terkait aporan manual dan aplikasi, terdapat selisih. Data selisih terakhir tercatat 10 ribuan. Jumlah tersebut selisih antara data manual dengan data di sistem. Sebagian besar yang selisih itu terjadi di Kabupaten Malinau. “Kami sampaikan Dinkes Malinau, karena sayang sekali selisih 10 ribuan. Sasaran kita bisa meningkat berapa persen,” pungkasnya. (fai/uno)