TIDENG PALE – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menambah usulan pembebasan lahan pembangunan pusat pemerintahan (Puspem) Kabupaten Tana Tidung (KTT) menjadi 1.000 hektare (Ha).
Sebelumnya, pemkab mengusulkan dalam pembangunan Puspem seluas 400 ha. Namun, Kementerian LHK menambah 600 ha, sehingga luasan pembangunan menjadi 1.000 ha.
Bupati KTT Ibrahim Ali pun menyambut baik adanya tambahan usulan luasan lahan dari Kementerian LHK tersebut. Pasalnya, dalam membangun pusat pemerintahan kabupaten butuh wilayah yang luas. “Alhamdulillah kita sudah diberikan 400 ha yang sudah keluar SK secara sah SK. Kita ditambahkan lagi 600 ha. Tapi kita fokus dulu di 400 ha ini,” tutur Bupati, baru-baru ini.
Menurut Bupati, dari total luas wilayah KTT, ada sekitar 60 persen merupakan kawasan budidaya kehutanan. Sedangkan 40 persen areal penggunaan lain (APL). Dari 40 persen APL ini pun telah dikuasai hutan produksi. Yang merupakan hak guna usaha (HGU) dari perusahaan-perusahaan, seperti PT Adindo, Inhutani, dan perusahaan terkait lainnya.
Dalam pembangunan infrastruktur, hampir rata-rata di atas Hutan Produksi (HP) Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK). Salah satunya beberapa ruas jalan di KTT yang statusnya masih pinjam pakai.
Visi misi Bupati-Wakil Bupati di bidang infrastruktur, salah satunya mengenai pembangunan pusat pemerintahan. “Kita ketahui bersama, selama 14 tahun KTT terbentuk belum ada puspem yang representatif. Inilah yang tengah kita perjuangkan,” ungkapnya.
Dalam prospek pembangunan ke depanya di puspem, akan lebih dulu bangun kantor Bupati dan DPRD. Termasuk pematangan lahan di wilayah yang telah dibebaskan. (*/mts/uno)
